Share

Pemerintah Suntik Modal ke Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung Rp4,1 Triliun, Sudah Tepat?

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Kamis 04 Agustus 2022 20:46 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 04 320 2642271 pemerintah-suntik-modal-ke-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-rp4-1-triliun-sudah-tepat-Yla8gc9AAb.jpg Kereta cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Okezone)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) mendapatkan dana Rp4 triliun yang berasal dari PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk menambah kekurangan dana pada proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bima Yudhistira mengatakan seharusnya negara tidak perlu memberikan suntikan modal pada proyek tersebut.

Karena sejak awal proyek itu merupakan konsorsium anatara dua BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China, Beijing Yawan HSR Co Ltd.

 BACA JUGA:Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Butuh Tambahan Dana, RI Diminta Cari Solusi Lewat G20

"Pertama menang dari awal ini sudah bermasalah, kedua awalnya pendanaan ini dari Bussiness to Bussiness, artinya kalau sekarang terjadi pembengkakan biaya, maka yang harus diselesaikan adalah dengan konsorsium, bukan dengan bantuan pemerintah," ujar Bima kepadanya MNC Portal Indonesia, Kamis (4/8/2022).

Seperti diketahui usulan KAI untuk penambahan dana tahun 2022 sebesar Rp4,1 triliun telah disetujui Komisi VI DPRI RI.

PMN tersebut akan digunakan untuk memperkuat KAI dalam penyelesaian proyek Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

"PMN itu bahkan tidak perlu, karena ini kan Business to Bussiness, konsorsium, kenapa ujungnya membebankan APBN juga, inilah yang disebut risiko kontijensi, dari Business menular kepada APBN, sehingga pemerintah harus ikut campur, padahal tidak perlu," jelasnya.

"Kereta cepat ini kan konsorsium KAI dengan BUMN China, dana itu saja sudah pakai utang ya, tapi utang kepada konsorsium, sekarang ketika ada biaya bengkak, maka ini seharusnya direnegosiasikan kembali, bukan utang kembali," lanjutnya.

Menurut Bhima pemerintah seharusnya cukup sebagai fasilitator kedua BUMN untuk bertemu dalam melakukan renegosiasikan maslaah pendanaan yang membengkak itu.

"Indonesia posisinya sedang butuh dana APBN, seharusnya tidak apa, pemerintah hanya fasilitasi renegosiasi," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini