Share

Gandeng TNI, Menteri ATR Pastikan Berantas Mafia Tanah hingga Urus Izin Lahan IKN

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Jum'at 05 Agustus 2022 17:09 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 05 470 2642794 gandeng-tni-menteri-atr-pastikan-berantas-mafia-tanah-hingga-urus-izin-lahan-ikn-tEy6fPs3F7.JPG Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto terima kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman di Kantor Kementerian ATR/BPN.

Menteri Hadi menjelaskan kunjungan jendral TNI itu terkait kerja sama yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Indonesia.

Kerja sama tersebut akan dimulai dari memberantas mafia tanah, maupun penyuksesan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

 BACA JUGA:Ngeri! Mafia Tanah Bisa Punya Sertifikat Sah dari BPN di Atas Tanah Orang Lain

Menteri Hadi menyebut dalam pertemuannya memiliki beberapa agenda prioritas yang dilakukan, di antaranya menyelesaikan pendaftaran 126 juta bidang tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Selain itu kerjas ama tersebut juga dilakukan dalam hal menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan, termasuk dengan pemberantasan mafia tanah.

"Ketiga agenda tersebut, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dengan empat pilar, yaitu antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan badan peradilan," kata Menteri Hadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/8/2022).

Pada Kesempatannya, Jendral Dudung merespon positif kerjasama yang bakal dilakukan dengan Kementerian ATR/BPN, terutama dalam hal penyelesaian sengketa konflik pertanahan, termasuk dalam hal pemberantasan mafia tanah.

Seperti diketahui saat ini pemberantasan mafia tanah menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian serius.

Selain itu proyek pembangunan IKN Nusantara ke depan juga bakal diperluas.

Bahkan total luas lahan disebut mencapai 260 ribu hektare yang bakal dibangun secara bertahap.

Khususnya untuk wilayah pengembangan IKN Nusantara, yaitu diluar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang menjadi pembangunan tahap awal.

Adapun tanah di IKN masih memiliki kendala, terutama dalam hal perizinan lahan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini