JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 agar berada di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB).
Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna tentang Nota Keuangan dan Rencana APBN 2023 di Istana Negara, Jakarta.
"Presiden tadi menyampaikan defisit APBN harus di bawah 3% dan dijaga sisi sustainabilitasnya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip dari Antara, Senin (8/8/2/2022).
Baca Juga:Â Cara Sri Mulyani Lawan Cobaan dan Godaan Saat Urus Uang Negara hingga Rp3.100 Triliun
Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah akan berusaha menyisir aspek belanja negara yang tetap mendukung prioritas nasional.
Sri Mulyani menyatakan untuk 2023 prioritas nasional meliputi penguatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk ibu kota negara (IKN) Nusantara, dan juga penyelenggaraan pemilihan umum yang harus mendapatkan prioritas dari sisi anggaran.
Baca Juga:Â Realisasi APBN Surplus Rp74,3 Trilun hingga Juni 2022
"Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan, seperti akumulasi dana abadi pendidikan yang akan dikelola sebagai warisan generasi yang akan datang, maupun mekanisme shock absorber," katanya.
Menkeu menjabarkan secara keseluruhan belanja kementerian dan lembaga pada 2023 akan mencapai kisaran Rp993 triliun dengan fokus utama pada program-program nasional di atas.
"Instruksi Bapak Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang tidak selesai pada akhir tahun atau 2024, dan untuk mendukung tahapan pemilu," ujar Sri Mulyani.
Follow Berita Okezone di Google News
