Share

Sri Mulyani Prediksi Belanja Pemerintah Pusat Rp2.230 Triliun di Tahun Depan

Anggie Ariesta, Jurnalis · Selasa 16 Agustus 2022 20:23 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 16 320 2649180 sri-mulyani-prediksi-belanja-pemerintah-pusat-rp2-230-triliun-di-tahun-depan-ytSBdOv38h.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa belanja pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 diperkirakan mencapai Rp2.230 triliun atau turun 5,9% dari outlook 2022 sebesar Rp2.370 triliun.

“Belanja pemerintah pusat Rp2.230 untuk di mana Rp993 triliun adalah belanja K/L dan Rp1.236 triliun belanja non K/L,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Sri Mulyani merinci, belanja pemerintah tahun depan Rp2.230 triliun meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp993,2 triliun yang turun dari outlook tahun ini Rp1.032,5 triliun serta belanja non K/L Rp1.236,9 triliun yang turun dari 2022 Rp1.337,5 triliun.

Belanja K/L tahun depan sebesar Rp993,2 triliun akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dan memenuhi kebutuhan belanja prioritas.

Sementara belanja non K/L Rp1.236,9 triliun digunakan untuk mengantisipasi ketidakpastian situasi global seiring APBN menjadi shock absorber dalam melindungi masyarakat.

Secara umum, kebijakan belanja pemerintah pusat tahun depan akan fokus mendukung peningkatan kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan, transformasi sistem kesehatan serta akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif.

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

Belanja pemerintah pusat juga akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi serta implementasi reformasi birokrasi.

Selain itu, belanja pemerintah pusat turut diarahkan untuk melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat non prioritas, meningkatkan sinkronisasi dan penahanan belanja bantuan pemerintah sekaligus antisipasi dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan APBN, bencana dan kegiatan mendesak lainnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini