JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Presidensi G20 dan B20 berupaya memitigasi risiko korupsi di tengah krisis global dengan meningkatkan strategi integritas dan kepatuhan dunia bisnis.
“Tata kelola yang baik berdasarkan transparansi akan menjaga keamanan nasional dan atau bahkan internasional, dan mendukung operasi bisnis,” ungkapnya, dikutip dari Antara, Sabtu (20/8/2022).
Sebagai bagian dari Open Government Partnership, kata Menko Airlangga, Pemerintah terus berupaya membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pemberantasan praktik korupsi dan menciptakan respons pandemi yang transparan, efektif, dan adil dalam jangka panjang melalui berbagai kebijakan.
Baca Juga:Â Duh! Mayoritas Petani RI Usianya di Bawah 40 Tahun, Ini Alasannya
Airlangga menilai risiko berupa suap, pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga cyber crime dipicu oleh beberapa faktor seperti iklim keuangan yang bergejolak, beralihnya fokus perusahaan terhadap mitigasi risiko dan penanganan krisis, hingga meningkatnya ancaman keamanan siber seiring dengan pesatnya transformasi digital di masa pandemi.
“Untuk itu, perusahaan dituntut mampu mengambil langkah-langkah mitigasi korupsi yang memadai melalui penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi dalam pelaporannya,” ujarnya.
Baca Juga:Â Belitung Siapkan Paket Wisata Hopping Island bagi Delegasi G20, Bisa Ngapain Aja?
Melalui Digital Economy Working Group (DEWG) G20 Indonesia, Pemerintah mendorong negara-negara anggota G20 untuk mengadopsi prinsip-prinsip bersama Arus Data Lintas Negara dan Arus Bebas Data secara Terpercaya yang terdiri dari lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity.
Aliran Bebas Data Secara Terpercaya tersebut juga menjadi salah satu wujud dari transformasi struktural untuk menciptakan tatanan global yang seimbang, inklusif, dan mulitilateral.
Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Sistem Penyaluran BLT BBM yang Dijalankan Sudah Bagus
