JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan kalkulasi dan pembahasan kebijakan yang tepat untuk menjadi solusi bagi masyarakat dari masalah subsidi energi.
Di mana ini seiring opsi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Menteri ESDM Arifin menuturkan akan ada rapat lintas kementerian yang akan dilaksanakan di Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto.
Selain Arifin menurut informasi, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga akan ikut merapat ke kantor Kemenko Perekonomian sore ini.
BACA JUGA:Kuota Bakal Ditambah, Orang Kaya Jangan Lagi Konsumsi BBM Subsidi Ya!
"BBM ini kita lakukan exercise. Ini aktif dan masif dilaksanakan, dikoordinasikan di Kementerian Koordinator Perekonomian. Termasuk juga nanti sore akan dilanjutkan kembali. Intinya adalah mencari skema yang pas. Mana yang paling baik," ucap Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (24/8/2022).
Salah satu pertimbangan besar yang dilakukan pemerintah dalam menentukan kebijakan subsidi energi adalah dampaknya terhadap kenaikan tingkat inflasi di tanah air.
Arifin membeberkan, tingkat inflasi Indonesia terakhir kali berada di level 4,94%.
Kontribusi kenaikan harga energi cukup besar, sekitar 1,6%.
"Inflasi kita 4,94% dan kontribusi energi dalam inflasi ini 1,6%. Karena sektor transportasi ini pergerakannya cukup sangat pesat," bebernya.
Dia mengatakan, selama ini pemerintah akan membahas beberapa hal sebagai opsi kebijakan menekan subsidi.
Pertama adalah perencanaan program pembatasan BBM Subsidi, dia mengatakan salah satunya adalah dengan melakukan digitalisasi di SPBU.
Kemudian, yang kedua adalah kebijakan pemberian subsidi tepat sasaran berbasis orang.
Lalu, kebijakan yang ketiga dibahas adalah mengenai penegakan hukum soal penyaluran subsidi di lapangan.
Terakhir, opsi kebijakan kenaikan harga BBM Subsidi.
"Terkait kajian berapa yang akan naik harganya, ini masuk ke exercise kita. Kalau naik sekian, naik sekian, dampaknya apa ke inflasi. Ini butuh koordinasi dengan kementerian lain yang terkait juga," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)