BLT Subsidi BBM Rp12,4 Triliun Cair untuk 20,65 Juta Keluarga, Dapat Rp600.000
JAKARTA – BLT BBM cair ke 20,65 juta keluarga mendapatkan Rp600.000. Pemerintah telah menyiapkan anggaran bansos sebagai bantalan sosial untuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan total Rp24,17 triliun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mulai membagikan BLT BBM kepada masyarakat Jayapura di Kantor Pos Cabang Sentani Kabupaten Jayapura.
"Hari ini kita-kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp150 ribu. jadi totalnya Rp600 ribu. Dan diberikan dua kali Rp300, Rp300. Hari ini telah dimulai di kantor pos kabupaten Jayapura," ujar Jokowi, dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (31/8/2022).
Soal BLT BBM, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa bantalan sosial tambahan tersebut akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun.
"Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh ibu Mensos Rp150 selama 4 kali. Jadi dalam hal ini ibu Mensos akan membayarkannya 2 kali Rp300 pertama dan Rp300 kedua," jelasnya.
"Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima," imbuhnya.
Sri Mulyani menjelaskan bansos tambahan ini merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM. Sri Mulyani mengatakan bahwa pemberian bantalan sosial tersebut diberikan agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
"Dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global memang perlu direspon," katanya.
Selain itu, kata Sri Mulyani, Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 dengan total anggaran Rp9,6 triliun
"Menakertrans akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," ungkapnya.
Kemudian, juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial.
Menkeu mengatakan bantuan yang akan disalurkan pekan ini itu diharapkan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
