Share

Harga BBM Naik, Ridwan Kamil Minta Pertamina Lakukan Ini

Rizky Fauzan, MNC Portal · Selasa 06 September 2022 09:57 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 06 320 2661640 harga-bbm-naik-ridwan-kamil-minta-pertamina-lakukan-ini-arqmZf2WXg.JPG Ridwan Kamil. (Foto: MPI)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mememonitor dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar terhadap warganya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta secara khusus kepada Pertamina benar-benar menjamin sistem penjualan BBM di SPBU memang benar-benar diterima mereka yang berhak.

"Saya titip kalau betul selama ini terjadi salah sasaran BBM subsidi, mohon Pertamina bisa punya cara bahwa yang membeli BBM subsidi itu betul-betul yang diperuntukan di SPBU, selama ini kan ya begitu saja, yang penting beli," kata Ridwan usai Rapat Paripurna DPRD di Bandung, Senin (5/9/2022).

 BACA JUGA:Harga BBM Naik, Pedagang Pasar Minta Jaminan Bansos Tepat Sasaran

Menurutnya selama ini, kendati sudah tahu pembelian BBM dikonsumsi mereka yang tak berhak, tak ada langkah yang menunjukan adanya pembatasan.

"Tak ada skrining, jadi tolong ada upaya, untuk memastikan argumentasi bahwa pembelian BBM tepat sasaran itu sesuai dengan kenyataan di lapangan," katanya.

Baca Juga: Ketahui Kerugian Membeli Mobil Bekas Banjir

Follow Berita Okezone di Google News

Dia menyebut ermintaan itu pun tak terlepas bahwa anggaran terhadap BBM subsidi mencapai Rp500 triliun sehingga menjadi alasan kenaikan tersebut.

Gubernur Jawa Barat itu menyebut perlu peran BUMN energi tersebut terhadap kebutuhan pokok itu yang semestinya bisa dikendalikan.

Pemerintah daerah sendiri, katanya, tak ada pilihan lain selain mengamankan kebijakan tersebut.

Pemerintah Jawa Barat pun dipastikan tidak tinggal diam dalam menyikapi kenaikan BBM.

Dia mengaku bakal mengawal distribusi bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah pusat agar tepat sasaran.

"Kami dari pemerintah daerah akan membantu memastikan bantuan langsung tunai itu juga tak ada ekses (berlebihan) karena akan disalurkan langsung lewat Kantor Pos kepada rakyat Indonesia, khususnya Jabar. Kami akan memantau datanya jangan sampai yang tidak berhak juga mendapatkan," ucapnya.

Pengalaman Pemprov Jawa Barat dalam menyalurkan bantuan sosial selama pandemi Covid-19 akan jadi tolak ukur agar pemberian tidak salah sasaran. Oleh karena itu, dia mempersiapkan pola dan aturan yang terukur, salah satunya pemeriksaan secara bertahap.

1
2
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini