Dia menyebut ermintaan itu pun tak terlepas bahwa anggaran terhadap BBM subsidi mencapai Rp500 triliun sehingga menjadi alasan kenaikan tersebut.
Gubernur Jawa Barat itu menyebut perlu peran BUMN energi tersebut terhadap kebutuhan pokok itu yang semestinya bisa dikendalikan.
Pemerintah daerah sendiri, katanya, tak ada pilihan lain selain mengamankan kebijakan tersebut.
Pemerintah Jawa Barat pun dipastikan tidak tinggal diam dalam menyikapi kenaikan BBM.
Dia mengaku bakal mengawal distribusi bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah pusat agar tepat sasaran.
"Kami dari pemerintah daerah akan membantu memastikan bantuan langsung tunai itu juga tak ada ekses (berlebihan) karena akan disalurkan langsung lewat Kantor Pos kepada rakyat Indonesia, khususnya Jabar. Kami akan memantau datanya jangan sampai yang tidak berhak juga mendapatkan," ucapnya.
Pengalaman Pemprov Jawa Barat dalam menyalurkan bantuan sosial selama pandemi Covid-19 akan jadi tolak ukur agar pemberian tidak salah sasaran. Oleh karena itu, dia mempersiapkan pola dan aturan yang terukur, salah satunya pemeriksaan secara bertahap.
(Zuhirna Wulan Dilla)