Share

BUMN Dapat Dana Rp5,7 Triliun, Mau Dipakai Apa?

Suparjo Ramalan, iNews · Kamis 08 September 2022 13:19 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 08 320 2663399 bumn-dapat-dana-rp5-7-triliun-mau-dipakai-apa-hCrPA0ubnL.JPG Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan dana cadangan investasi sebesar Rp5,7 triliun kepada BUMN.

Pengalokasian anggaran tersebut disampaikan langsung Menteri BUMN Erick Thohir kepada Komisi VI DPR RI.

Erick mengaku pihaknya belum menetapkan skema penggunaan dana cadangan investasi secara detail.

Namun, kemungkinan dana itu akan digunakan perusahaan pelat merah saat menjalankan penugasan pemerintah maupun merealisasikan sejumlah proyek strategis.

 BACA JUGA:Sri Mulyani Cairkan PMN BUMN Rp41,3 Triliun, Erick Thohir: Masih Kurang

"Ada cadangan investasi yang akan diberikan senilai Rp5,7 triliun, jadi totalnya Rp47 triliun (termasuk PMN Rp41,31 triliun), Rp5,7 triliun ini terus terang kami belum mendapat detail penggunaannya untuk apa saja, tapi bisa juga untuk keperluan yang tadi saya jabarkan," ujar Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9/2022).

Penggunaan dana cadangan investasi oleh BUMN ini, lantaran Kemenkeu hanya menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2023 sebesar Rp41,31 triliun.

Padahal, PMN yang diajukan Kementerian BUMN menyentuh angka Rp67,82 triliun.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

"Jadi total yang kemarin disetujui (PMN) Rp41,31 triliun, tetapi kami sedang juga mendorong dan sepertinya ada jalan keluar, ada cadangan investasi yang akan diberikan," katanya.

Erick menyebut PMN yang dialokasikan Kemenkeu masih kurang.

Lantaran, ada sejumlah program penugasan pemerintah yang dijalankan BUMN memerlukan pendanaan yang cukup besar.

Lalu, anggaran beberapa proyek strategis yang masih bersifat terbuka.

Misalnya anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dalam proses audit BPKP dan Komite KCJB lantaran adanya cost overrun atau pembengkakan biaya.

Selain itu, ada potensi kebutuhan PMN lainnya bagi BUMN yang masih mengalami dampak Covid-19, terutama di cluster pariwisata dan pendukung.

"PMN ini masih kurang karena ada beberapa pos penugasan yang memerlukan PMN yang jumlahnya masih terbuka dan menunggu hasil komite KCJB, Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM, dan laporan BPKP terkait cost overrun KCJB," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini