JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat terdapat gap antara usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dengan alokasi pada nota keuangan sebesar Rp20,81 triliun.
Adapun usulan PMN BUMN pada 2023 sebesar Rp67,82 triliun.
Hanya saja, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menyetujui di angka Rp41,31 triliun.
 BACA JUGA:Sri Mulyani Cairkan PMN BUMN Rp41,3 Triliun, Erick Thohir: Masih Kurang
"Terdapat gap sebesar Rp 20,81 triliun dari usulan PMN 2023 dengan alokasi pada nota keuangan," ujar Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9/2022).
Erick menyebut PMN yang dialokasikan Kemenkeu masih kurang.
Lantaran, ada sejumlah program penugasan pemerintah yang dijalankan BUMN memerlukan pendanaan yang cukup besar.
Lalu, anggaran beberapa proyek strategis yang masih bersifat terbuka.
Misalnya anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dalam proses audit BPKP dan Komite KCJB lantaran adanya cost overrun atau pembengkakan biaya.
Baca Juga: Ketahui Kerugian Membeli Mobil Bekas Banjir
Follow Berita Okezone di Google News
Selain itu, ada potensi kebutuhan PMN lainnya bagi BUMN yang masih mengalami dampak Covid-19, terutama di cluster pariwisata dan pendukung.
Adapun rinciannya, PMN untuk PT Hutama Karya (Persero) yang diusulkan sebelumnya sebesar Rp30 triliun. Namun, hanya disetujui Rp28,90 triliun.
Lalu, PT PLN (Persero) PMN yang diusulkan Rp 10 triliun dan disetujui Kementerian Keuangan.
Untuk PMN In Journey, lanjut Erick, belum ada keputusan. PMN yang diusulkan sebanyak Rp7,50 triliun.
PMN IFG dan PT Reasuransi Indonesia Utama juga belum disetujui. Untuk IFG, Kementerian BUMN mengusulkan PMN sebesar Rp6 triliun.
Kemudian, PMN PT Reasuransi Indonesia Utama diajukan Rp3 triliun,
"Lalu untuk IFG ini buat salah satu penugasan KUR sebenarnya yang dijalankan Askrindo dan Jamkrindo seperti ini, cuma kemarin sepertinya belum disetujui, jadi Ini hubungannya sebenarnya buat KUR untuk sebagai Jamkrindo, Askrindo bukan IFG," jelasnya.
PMN untuk Defend ID usulannya Rp3 triliun, dan disetujui Rp1,75 triliun. Kemudian, PMN untuk ID FOOD diajukan Rp2 triliun dan belum disetujui.
Damri PMN yang diusulkan sebesar Rp870 miliar, tujuannya untuk menuju bagaimana public transportasi menuju bis listrik.
Tetapi hingga kemarin, kata Erik, belum disetujui. Maka, pihaknya akan mencoba jalan lain.
PMN Airnav Indonesia yang diusulkan sebesar Rp790 miliar, namun disetujui Rp660 miliar.
Terakhir, PMN PT KAI diusulkan senilai Rp4,10 untuk. Namun belum disetujui
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
