Share

DPR Minta Dividen BUMN Lebih Besar, Erick Thohir: Kita Maksimal

Suparjo Ramalan, iNews · Minggu 11 September 2022 16:30 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 11 320 2665232 dpr-minta-dividen-bumn-lebih-besar-erick-thohir-kita-maksimal-JlRXXtqqM9.jpg Menteri BUMN Erick Thohir (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi VI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyarankan dividen yang disetorkan BUMN pada 2023 sebesar Rp49,1 triliun. Jumlah itu jauh lebih tinggi dari yang dimintakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakini Rp4,8 triliun.

Bahkan, lebih besar dari angka yang ditetapkan Kementerian BUMN, yakni Rp 43,3 triliun. Menteri BUMN Erick Thohir pun menyambut baik permintaan legislatif.

"Kemarin diusulkan Rp43,3 triliun, lalu Kemenkeu meminta Rp 4,8 triliun, lalu DPR meminta Rp 49,1 triliun. Ya pasti kita akan berupaya maksimal, terus terang hingga hari ini kita baru menemukan Rp 43,3 triliun, kurang-kurang Rp 47 triliun hingga Rp 48 triliun," ungkap Erick dikutip Minggu (11/9/2022).

Menurutnya akan menjadi prestasi besar, bila perusahaan negara bisa memberikan dividen Rp 49,1 triliun di tahun depan.

"Artinya kalau ini tercapai Rp 49,1 triliun yang seperti diinginkan Komisi VI DPR, Komisi XI dan Banggar, ya ini sebenarnya prestasi yang luar biasa dari kita semua karena kita sudah menyamai angka sebelum Covid," ungkapnya.

Dia mencatat ketidakselarasan nilai dividen BUMN lantaran pengesahannya dilakukan oleh masing-masing Menteri terkait. Hal itulah yang menyebabkan perbedaan angka dividen yang diberikan pemerintah.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

"Dan sebagai catatan kami masih sangat berharap RUU BUMN masih dijalankan. Karena kalau kita bicara dividen, kita bicara PMN, terus di situ juga tadi disampaikan laba bersih, ini kan sebuah proses yang perlu disinkronisasikan," kata dia.

Penetapan dividen BUMN, lanjut Erick, seyogyanya dilakukan seperti pemerintah memberikan penugasan kepada perseroan. Dalam proses pemberian penugasan, ada tiga kementerian yang menetapkan.

Di mana, ada Kementerian yang menugaskan, lalu Kementerian BUMN yang menjalankan dan memastikan ada keuntungan atau kerugian, lalu Kementerian Keuangan yang menetapkan anggaran penugasan tersebut.

"Memang di RUU BUMN itu salah satunya bagaimana penugasan disepakati 3 kementerian, kementerian yang menugaskan supaya kita pastikan apa tugasnya, Kementerian BUMN memastikan untuk apa rugi, Kementerian Keuangan memastikan anggarannya ada apa tidak," tutur Erick.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini