Share

Erick Thohir Minta DPR Rampungkan RUU BUMN, Ini Alasannya

Suparjo Ramalan, iNews · Minggu 11 September 2022 16:18 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 11 320 2665226 erick-thohir-minta-dpr-rampungkan-ruu-bumn-ini-alasannya-ZiOFSYfpGL.jpg Menteri BUMN Erick Thohir (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian BUMN mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang BUMN segera dirampungkan lembaga legislatif atau DPR RI. Dorongan itu menyusul adanya ketidak sinkronan nilai dividen perseroan yang ditetapkan pemerintah.

Menteri BUMN Erick Thohir mencatat ketidakselarasan nilai dividen BUMN lantaran pengesahannya dilakukan oleh masing-masing Menteri terkait. Hal itulah yang menyebabkan perbedaan angka dividen yang diberikan pemerintah.

"Untuk RUU BUMN sendiri, saya menjadi catatan, kalau misalnya tadi ada keberatan dan kementerian lain atau komisi lain mengenai dividen, PMN, kan bisa saja bahwa dividen PMN disepakati dua Menteri. Tidak masing-masing mengambil keputusan sendiri, tadi ditanyakan Pak Doni, kok angkanya beda-beda, ya karena masing masing ngetok sendiri," ungkap Erick dikutip Minggu (11/9/2022).

Penetapan dividen BUMN, lanjut Erick, seyogyanya dilakukan seperti pemerintah memberikan penugasan kepada perseroan. Dalam proses pemberian penugasan, ada tiga kementerian yang menetapkan.

Di mana, ada Kementerian yang menugaskan, lalu Kementerian BUMN yang menjalankan dan memastikan ada keuntungan atau kerugian, lalu Kementerian Keuangan yang menetapkan anggaran penugasan tersebut.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

"Memang di RUU BUMN itu salah satunya bagaimana penugasan disepakati 3 kementerian, kementerian yang menugaskan supaya kita pastikan apa tugasnya, Kementerian BUMN memastikan untuk apa rugi, Kementerian Keuangan memastikan anggarannya ada apa tidak," ungkap dia.

Erick menilai dividen yang disepakati dua kementerian menjadi solusi yang tepat. Bila dalam prosesnya terjadi perselisihan, maka pembahasan dividen harus dibawa ke meja legislatif, khususnya Komisi VI DPR untuk disahkan.

Menurutnya, langkah tersebut lebih transparan. Mengingat penetapan dividen BUMN pun harus mempertimbangkan Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga laba bersih yang diperoleh perusahaan.

"Nah, kalau ini sinkronisasi menjadi sebuah kebijakan, disepakati dua Menteri seperti penugasan disepakati tiga Menteri, mestinya kan solutif. Tinggal di cari bagaimana kalau dispute, nah kalo dispute dikembalikan aja ke DPR, DPR yang mengetuk. Jadi kita transparan juga, jadi ada wasitnya juga, mana yang fisibel secara PMN dan Dividen. Kan program ini yang kita dorong saling memberikan solusi," tutur dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini