Ia juga memastikan pemerintah tengah mendaftar daerah-daerah mana saja yang mengalami kekurangan pasokan BBM bersubsidi.
"Kita maksimal, semaksimal mungkin karena BBM ini kebijakan pengadaan oleh Pertamina dan penyaluran melalui BPH Migas. Kita sudah lakukan itu, secara intens kita lakukan," kata Trenggono.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengatakan selain berkoordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas, KKP juga telah berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) agar nelayan atau pelaku usaha bisa mendapat harga BBM nonsubsidi dengan harga khusus.
"Yang pasti, kami sudah koordinasi untuk dapat harga BBM dan kuota yang bertambah untuk para nelayan," imbuhnya.
Di sisi lain, Antam menambahkan pemerintah juga terus mendorong pihak swasta dan koperasi untuk bisa membangun SPBU nelayan.
Selanjutnya, pemerintah juga terus membangun sistem soal kepemilikan kapal perikanan sehingga proses penyaluran BBM bisa lebih cepat, lebih tepat sasaran dengan tahapan yang lebih sederhana dan mudah.
(Feby Novalius)