Kendalikan Inflasi, Sri Mulyani Beri 'Bonus' Rp10 Miliar ke Pemda
"Seperti kemarin Pak Presiden sampaikan mengenai masalah pengendalian inflasi terutama di daerah-daerah dimana peranan gubernur, wali kota, bupati menjadi sangat penting. Mendeteksi secara dini kemungkinan pergerakan harga-harga terutama pangan, angkutan dan lainnya dan menggunakan instrumen APBN dan APBD," tambah Sri Mulyani.
Untuk meredam potensi kenaikan inflasi, lanjutnya, dapat digunakan DAU dan DBH sebesar 2 persen, misalnya untuk membantu ongkos transportasi untuk meredam kenaikan harga BBM atau intervensi dari suplai barang itu sendiri.
"Makanya kita akan kontinu terus, dilihat dalam minggu-minggu ke depan, pemda kesigapannya menggunakan APBD-nya, juga kemarin sudah disampaikan Pak Presiden, Mendagri mengenai penggunaan dana tidak terduga. Itu masih ada Rp9,5 triliun, kalau DTU, DAU, dan DBH itu sekitar Rp2,7 triliun," ungkap Sri Mulyani.
Menkeu berharap ada seluruh pemda bisa menggunakan APBD secara cepat, tepat dan akuntabel untuk bisa mengatasi potensi kenaikan harga di daerah.
"Bahkan bisa digunakan untuk bansos. Jadi itu semua adalah tujuannya keputusan yang dilakukan kemarin bisa berdampak dan dampak negatifnya bisa diminimalkan melalui langkah-langkah di pemda," tambah Sri Mulyani.
Presiden Jokowi dalam rapat "Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah" Senin (12/9/2022) juga memaparkan Sepuluh kabupaten/kota dengan laju inflasi tertinggi yaitu Luwuk (7,8%), Jambi (7,8%), Kotabaru (7,5%), Sampit (7,5%), Tanjung Selor (7,4%), Jayapura (7,4%), Sintang (7,4%), Bungo (7,2%), Padang (7,1%) dan Sibolga (6,9%).
Adapun provinsi-provinsi dengan inflasi tertinggi yaitu Jambi (7,7%), Sumatera Barat (7,1%), Kalimantan Tengah (6,9%), Maluku (6,7%), Papua (6,5%), Bali (6,4%), Sulawesi Tengah (6,2%), Nusa Tenggara Barat (5.9%), Riau (5,9%), Kalimantan Selatan (5,8%).
Selanjutnya ada Lampung (5,7%), Bengkulu (5,6%), DI Yogyakarta (5,5%), Kalimantan Utara (5,5%), Sumatera Selatan (5,4%), Sumatera Utara (5,4%), Jawa Timur (5,2%), Jawa Tengah (5%), Sulawesi Selatan (5%), Kalimantan Timur (5%).
(Taufik Fajar)
