Polandia Protes Batu Bara RI, Begini Reaksi Bos Pertambangan
JAKARTA - Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menjelaskan soal ekspor batu bara Indonesia ke Polandia yang kabarnya bermasalah. Polandia mengaku tidak mendapatkan spesifikasi batu bara sesuai kesepakatan awal.
Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia menjelaskanm kabar kecewanya Polandia terhadap batu bara Indonesia diketahui saat Wakil Duta Besar Polandia bersama BUMN pemilik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) setempat melakukan kunjungan ke Indonesia dan juga menemui APBI.
"Kami punya hubungan baik. Kami juga beberapa waktu lalu memfasilitasi, Polandia tetap berkomitmen meningkatkan kerja sama di bidang energi dengan pemerintah. Info mengenai ini kami juga dapatkan dari Polandia yang berkunjung ke kantor kami bersama BUMN Polandia," kata Hendra dalam acara Mining Zone, Selasa (20/9/2022).
Baca Juga: Kerja Sama Baru IATA Jadi Torehan Penting
Hendra menuturkan bahwa berdasarkan laporan dari Polandia, dari 7-8 kali pengapalan batu bara RI ke negara itu, terdapat satu proses pengiriman yang disebut sebagai bad supply atau pasokan tidak sesuai dengan yang disepakati antara pembeli dan penjual.
"Mereka juga, waktu kami diskusikan ini, mereka menyadari ini proses pembelajaran juga bagi Polandia yang selama bertahun-tahun belum pengalaman impor skala besar," katanya.
Namun ketika perang antara Rusia dan Ukraina berkecamuk, membuat negara ini mau tidak mau harus mencari alternatif pasokan batu bara dari negara lain, salah satunya yakni dari Indonesia.
Baca Juga: Adaro Minerals (ADMR) Targetkan Produksi Batu Bara Metalurgi Capai 3,3 Juta Ton
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) Anggawira mengatakan bahwa tidak semua batu bara yang dikirimkan dari Indonesia ke Polandia mempunyai kualitas yang buruk. Setidaknya, terdapat beberapa batu bara yang dijual masih sesuai dengan spesifikasi yang disepakati di awal.
Namun demikian, ia menyarankan supaya ke depan proses jual beli batu bara dari Indonesia ke negara Eropa mendapat pendampingan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, meskipun itu dilakukan secara korporasi (business to business).
"Apalagi yang sifatnya baru pertama kali. Biasanya hubungan dagang perlu penyesuaian karakter yang disesuaikan, apalagi kalau permohonan Eropa yang minta gar tinggi di atas 5.000, mungkin yang jumlahnya di kita gak terlalu banyak, terbatas, nah ini perlu disinkronkan," tuturnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya juga telah angkat bicara mengenai ekspor batu bara ke Polandia yang kabarnya bermasalah.
"Aku baru dengar, barangkali pada waktu mau pengapalannya nggak diperiksa lagi kali. Tapi kan harusnya kalau buat kualitas ekspor kan harusnya dijaga kualitasnya. Kalau benar," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Senin (19/9/2022).
