Usai Beras, Kini RI Kejar Swasembada Jagung pada 2023
JAKARTA - Badan Pangan Nasional (BPN) mengatakan sebelum mencapai target swasembada jagung tahun depan, Indonesia perlu memperbaiki tata kelola nasionalnya dulu.
Direktur Ketersediaan Pangan Budi Waryanto menyebut BUMN pangan perlu dilibatkan dalam melakukan tata kelola.
"Sampai saat ini masih dilakukan penyesuaian terhadap Perpres 48 tahun 2016, untuk penugasan Bulog, mudah-mudahan bisa merepresentasikan tata kelola jagung kedepan," ujar Budi dalam diskusi virtual bersama PATAKA Pro Kontra Ekspor Jagung, Kamis (22/9/2022).
BACA JUGA:Daftar Harga Beras hingga Cabai di Pasar Jakarta Hari Ini
Nantinya melalui penyesuaian Perpres tersebut, Bulog bakal diberikan mandat tambahan.
Di mana jika saat ini hanya mengatur tata kelola beras, maka akan ada tambahan untuk jagung dan kedelai.
"Jadi mudah-mudahan ini ada penguatan di BUMN pangan," sambungnya.
Selanjutnya Budi menjelaskan fasilitas fungsi logistik yang ada saat ini bisa dioptimalisasi.
Terutama untuk drier dan silo yang sudah dimiliki oleh BUMN.
Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan melakukan percepatan penyelesaian CDC (corn drying center) Bulog untuk memperkuat cadangan jagung.
"Konektivitas, kami juga melakukan koordinasi dengan Kemenhub," sambungnya.
Pihaknya mengharapkan adanya revitalisasi pelabuhan khususnya di sentra produksi seperti NTB serta optimalisasi trayek tol laut.
"Ada juga isu yang penting, ini BPS (Badan Pusat Statistik) bagaimana terkait dengan sistem baru pendataan jagung melalui kerangka sampling area sama, seperti halnya yang dilakukan pada padi," ucapnya.
"Kami berharap dengan semua ini, data akan semakin clear, apakah kita akan perkuat produksi jagung, swasembada bisa jalan, ekspor ada, mengurangi impor atau sebagainya," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
