Share

Muncul Usulan Subsidi Tertutup untuk Pertalite Dibanding Pembatasan, Masyarakat Setuju?

Rizky Fauzan, MNC Portal · Kamis 22 September 2022 14:22 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 22 320 2672800 muncul-usulan-subsidi-tertutup-untuk-pertalite-dibanding-pembatasan-masyarakat-setuju-bXvoEiP3Mg.jpg Pertamina. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyarankan agar pemerintah melaksanakan pendistribusian BBM subsidi secara tertutup.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menyebut saat ini dengan sistem distribusi terbuka, maka mayoritas pengguna BBM bersubsidi adalah kalangan mampu.

Berdasarkan data BPH Migas 89% subsidi solar tercatat dinikmati dunia usaha dan 11% dinikmati rumah tangga.

 BACA JUGA:BPH Migas Buka-bukaan soal BBM yang Dijual Vivo Seharga Rp8.900/Liter

Dari jumlah rumah tangga tersebut, 95% di antaranya dinikmati kalangan mampu dan hanya 5% rumah tangga miskin, yakni petani dan nelayan.

Adapun subsidi Pertalite, kata dia, 86% dinikmati rumah tangga dan sisanya 14% oleh dunia usaha.

Dari 86% yang dinikmati rumah tangga, 80% di antaranya kalangan mampu dan 20% digunakan oleh golongan rentan.

"Subsidi tertutup jadi solusinya, orang yang berhak mendapat subsidi dicek dan di verifikasi. Kalau boleh dapat QR Code," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Kamis (22/9/2022).

Selain itu dia juga mendorong pemerintah mengoptimalkan penerima BBM bersubsidi secara tepat dan sesuai dengan kriteria dalam Undang-Undang Energi, yaitu masyarakat tidak mampu.

Karena itu, dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 harus didetailkan siapa-siapa saja yang berhak menerima BBM subsidi.

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan setuju dengan usul pemberian subsidi secara tertutup.

Hal ini agar jangan sampai subsidi dinikmati mereka yang mampu.

"Subsidi memang seharusnya by name by address, jadi tertutup. Kalau mau dipaksakan ada subsidi energi. Saya kira pemerintah dan DPR menghendaki ada subsidi energi signifikan dalam regulasi kita," ujarnya.

Menurut Tulus pemerintah harus mempertegas kriteria yang layak menerima subsidi energi.

Dengan begitu diharapkan penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran tidak terulang kembali.

"Dalam undang-undang energi, yang berhak terima subsidi adalah masyarakat tidak mampu. Tergantung roadmapnya mau berapa persen alokasi subsidi itu diberikan dan itu harus tepat sasaran, pemilik harus jelas dan kriteria harus jelas," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini