Ingin APBN-APBD Pecahkan Masalah RI, Sri Mulyani: Semoga Jadi Instrumen Keuangan Pusat dan Daerah
JAKARTA - Pemerintah pusat maupun daerah terus mengoptimalkan APBN dan APBD untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah tantangan global dengan tetap menjaga aspek akuntabilitas dan transparansi termasuk kinerja.
Hal ini ditunjukkan dengan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari hasil audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2021 memperoleh opini WTP dari BPK, capaian ini adalah untuk keenam kalinya sejak tahun 2016.
BACA JUGA:Konversi Kompor LPG ke Listrik Hemat APBN Rp17,1 Triliun
Sedangkan untuk Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021, 83 dari 87 K/L atau 95,4% memperoleh opini WTP dan 500 dari 542 Pemda atau 92,25% memperoleh Opini WTP.
