Sinergi Fiskal-Moneter demi Jaga Stabilitas Rupiah dan Ekonomi
JAKARTA - Ketidakpastian global yang masih tinggi saat ini membuat para pemangku kepentingan semakin bersinergi untuk menjaga perekonomian nasional, terutama nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS. Jika stabilitas Rupiah dapat dijaga, maka akan berdampak positif terhadap industri keuangan dan sektor rill yang pada akhirnya menjaga momen pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan (DPMKP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aslan Lubis mengatakan, tahun ini bukanlah tahun yang mudah buat industri jasa keuangan. Pasalnya, tantangan yang ada tidaklah ringan, baik yang berasal dari tingginya ketidakpastian di pasar global maupun juga situasi domestik.
Di global ketidakpastian geopolitik akibat perang Iran-Amerika Serita yang masih berlanjut hingga saat ini. Kemudian banyak negara yang semakin proteksionis mengutamakan negaranya sendiri, yang dimulai oleh Amerika Serikat.
"Semua faktor ketidakpastian itu kemudian mengganggu rantai pasok global, khususnya energi, yang sama-sama kita ketahui juga kita sekarang sudah menjadi net importir, khususnya di minyak," kata Aslan dalam diskusi Forekbank Financial Outlook 2026 di Jakarta, hari ini, Kamis (29/7/2026).
Aslan berpandangan, dengan tantangan yang sedemikian besar, tentu saja tidak mudah buat kita dan tidak ada satu lembaga pun yang bisa mengklaim dirinya bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi. Oleh karena, sinergi antara para pemangku kepentingan mutlak diperlukan.
Bank Indonesia, misalanya, sudah menaikkan suku bunga acuannya hingga 125 basis poin sejak Mei 2026. Pemerintah, lewat Kementerian Keuangan, juga telah melakukan efisiensi anggaran, terututama untuk program Makan Bergizi Gratis, di tahun depan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas rupiah dan kekuatan fiskal.
“Kita patut berbangga bahwa stabilitas sektor keuangan, saya kira teman-teman semua melihat, itu terjaga dengan sangat baik sampai saat ini,” tambah Aslan.
Sementara itu, ekonom UI Telisa Falianty mengatakan, penguatan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah meningkatnya tekanan dinamika geopolitik global dan ketidakpastian pasar keuangan.
Harmonisasi antara Kementerian Keuangan (Lapangan Banteng) dan Bank Indonesia (Kebon Sirih) harus berjalan secara seimbang tanpa ada dominasi salah satu pihak, sebab jika ada dominasi salah satu sektor maka berisiko memicu ketidakstabilan pada perekonomian nasional.
"Antara Lapangan Banteng dan Kebon Sirih harus harmonis antara moneter dengan fiskalnya. Jangan sampai fiskal terlalu dominan dibandingkan moneter atau sebaliknya. Jika fiskal terlalu dominan, itu akan memberikan potensi krisis dan mengurangi prudentiality," ujarnya.
Di sisi lain, menurut Telisa, pergerakan kebijakan fiskal juga menghadapi tantangan transmisi ke daerah. Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk pengalihan ke program prioritas nasional dinilai memerlukan koordinasi dan sinkronisasi yang mulus (smooth) antara pemerintah pusat dan daerah.
“ Ya agar pelayanan publik dasar tidak terganggu,” kata Telisa.
Dari sisi transmisi ke sektor riil, meskipun pertumbuhan kredit secara makro menunjukkan pemulihan, penyalurannya dinilai masih terkonsentrasi pada sektor korporasi besar—seperti industri sawit, nikel, CPO, dan kredit investasi proyek—sementara pertumbuhan kredit UMKM dan kredit modal kerja masih belum signifikan. Kondisi ini sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat kelas menengah yang tercermin dari pergeseran perilaku keuangan.
“Mulai dari fenomena maraknya penarikan tabungan (makan tabungan) hingga penggunaan fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (makan pinjaman) atau manja,” tegas Telisa.
