JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran 2023 juga akan menambah jumlah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan.
Di mana program ini melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 220 ribu unit, Penambahan kuota ini akan diikuti dengan penambahan anggaran dari tahun 2022 sebesar Rp23 triliun menjadi Rp25,18 triliun.
Program FLPP tahun 2023 akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah sama 220.000 unit sebesar Rp0,89 triliun dan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp3,46 triliun.
Country Manager Rumah.com, Marine Novita mengatakan dengan adanya berbagai kebijakan dan stimulus dari Pemerintah untuk sektor properti perumahan terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
BACA JUGA:PUPR Siapkan Strategi Pengendali Banjir
Namun penyaluran stimulus tersebut dinilai perlu perluasan subsidi untuk kelas menengah agar tidak hanya fokus pada MBR saja.
"Perlunya perluasan tersebut mengingat kelas menengah selama ini tidak terjangkau fasilitas subsidi namun penghasilannya masih pas-pasan untuk mencicil rumah non-subsidi. Apalagi berdasarkan data pencarian properti di terlihat bahwa minat konsumen terhadap properti di harga menengah terus meningkat. Situasi ini perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan Pemerintah sehingga memungkinkan lebih banyak kelas menengah untuk bisa memiliki hunian," ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima Minggu (2/10/2022).
Adapun data pencarian propert menunjukkan bahwa sepanjang kuartal II-2022 terhadap properti dengan harga di atas Rp1 miliar mendominasi sebesar 55%, padahal dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 50%.
Di saat yang sama, pencarian pada rentang harga di bawah 300 juta terus menurun.