JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa disrupsi saat ini bertumpuk-tumpuk.
Mulai dari disrupsi digital yang masih tetap, ditambah pandemi yang belum usai.
Serta ditambah climate change dan perang Rusia-Ukraina.
"Jadi ini yang menyebabkan dinamikanya menjadi besar. APBN 2023 tetap harus ditetapkan dengan asumsi yang bahkan akan menghadapi kondisi yang very dynamic," ujar Sri dalam Seminar Bincang APBN 2023 secara virtual di Jakarta, Jumat(28/10/2022).
 BACA JUGA:Krisis Pangan hingga Energi, Sri Mulyani: APBN Jadi Shock Absorber
Dia mengatakan, yang paling penting apakah postur APBN 2023 mampu tetap berfungsi untuk stabilisasi, alokasi, dan distribusi dengan asumsi yang terus bergerak.
Hal ini kemudian menjadi bahan perdebatan dan perdiskusian yang sangat penting dan menarik.
Follow Berita Okezone di Google News
"Masyarakat kita saat ini sedang dihadapkan dengan ekonomi yang memang lagi tumbuh bagus, 3 kuartal berturut-turut kita tumbuh di atas 5% meskipun kemarin harga BBM naik 30%, di mana-mana masih macet. Permintaan dan indeks keyakinan konsumen masih sangat kuat," ungkap Sri.
Ini menggambarkan ekonomi Indonesia masih bullish meskipun untuk membuat harga stabil, APBN 2022 sebagai shock absorber biayanya besar sekali.
"Karena shocknya lumayan gede, tapi masyarakat merasakannya relatively mild karena shock yang besar tadi diserap oleh APBN yang sangat besar. Ini menyebabkan masyarakat merasa baik, growth tinggi, inflasi naik tapi tidak separah negara-negara lain, mata uang terdepresiasi tapi relatively comparable atau bahkan slightly better than others, sehingga Indonesia punya banyak alasan untuk optimis dan maju," jelas Sri.
Dia menyebut, di kuartal III ini diharapkan momentum pemulihannya akan kuat.
Mungkin bahkan, sedikit lebih tinggi dari 5,4% di kuartal II.
"Namun kita berbicara soal 2023, APBN 2022 akan ditutup sekitar tinggal 2 bulan 3 hari lagi, sehingga praktis tinggal 2 bulan. Kalau lihat daftar belanja yang harus diselesaikan di 2022, 2 bulan ini kalau APBN kita sudah dialokasikan sekian ke kementerian/lembaga dengan daftar belanja Rp3.000 triliun, kalau itu dieksekusi semuanya, masih ada Rp2.100 triliun yang akan di-spent dalam dua bulan ke depan. That's really big money," pungkasnya.
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
