Share

Ada Dugaan Kasus Mafia Tanah di Semarang, Begini Kata Kementerian ATR/BPN

Iqbal Dwi Purnama, MNC Portal · Rabu 02 November 2022 12:11 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 02 320 2699306 ada-dugaan-kasus-mafia-tanah-di-semarang-begini-kata-kementerian-atr-bpn-RPc3BMuofO.jpg Sertifikat tanah. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) buka suara soal adanya dugaan praktik mafia tanah yang terjadi di Kecamatan Sidomulyo, Ungaran Timur Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga, Kementerian ATR/BPN Indra Gunawan mengatakan masyarakat yang punya masalah pertanahan dan merasa ada aksi mafiah bisa membuat laporan.

"Kalau ada laporan dugaan mafia tanah lapor saja secara tertulis ke Menteri ATR/BPN, jangan lupa menyiapkan bukti-bukti jika benar menjadi korban mafia tanah," kata Indra kepada MNC Portal, Rabu (2/10/2022).

 BACA JUGA:Hari Pertama Jabat Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto Kunjungi Mabes Polri

Indra mengatakan saat ini Kementerian ATR/BPN mempunyai gugus tugas mafia tanah yang akan menelurusi jika masyarakat mempunyai konflik pertanahan.

Aduan tersebut bisa juga layangkan melalui hotline pengaduan masyarakat bisa menghubungi WhatApp dinomer telp 0811 1068 0000.

"Bisa juga melapor ke Kementerian ATR/BPN. Jln. Sisingamangaraja No. 2 kebayoran baru, jakarta selatan, dapat juga menyampaikan melalui surat@atr.bpn.go.id, dapat juga melaporkan melalui lapor.go.id yang juga terhubung ke Kemenpan RB," jelasnya.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Sebelumnya pemilik tanah dari Ahli Waris Asmo Pawiro di Kecamatan Sidomulyo, Ungaran Timur Kabupaten Semarang menduga adanya praktik mafia yang menerbitkan sertipikat diatas lahan miliknya.

Ketika si Ahli Waris, Asmo Pawiro, hendak menerbitkan sertifikat di atas lahan yang dimilikinya, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh kantor pertanahan setempat.

Alasannya, ada pengembangan yang juga mengurus untuk penerbitan sertipikat tanah yang sama diatas lahan warisan milik Asmo Pawiro.

Pengembang tersebut adalah Nayyara Resident.

Berangkat dari dugaan tersebut, Asmo berharap besar kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bisa mempertimbangkan hingga mencabut penerbitan sertifikat hak milik (SHM) nomor 2557 dan 2558 atas nama Dhina Retiana ST dan Sujiarti (Nayyara Resident) itu dibatalkan.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini