Share

Pengusaha Pesimis Hadapi 2023 meski Ekonomi RI Tumbuh 5,72%, Kenapa?

Iqbal Dwi Purnama, MNC Portal · Rabu 09 November 2022 13:17 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 09 320 2703984 pengusaha-pesimis-hadapi-2023-meski-ekonomi-ri-tumbuh-5-72-kenapa-dO4o2eoezy.JPG Ilustrasi ekonomi RI. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2022 naik sebesar 5,72% secara tahunan (yoy).

Angka tersebut melengkapi tren pertumbuhan ekonomi secara kuratal sepanjang tahun 2022.

Pada kuartal I-2022 ekonomi Indonesia tumbuh 5,02% secara tahunan, dilanjut pada kuratal II tumbuh 5,45%, dan yang terakhir pada kuartal III tumbuh kembali diangka 5,72%.

Namun demikian Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani pesimis pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 belum tentu berjalan mulus seperti saat ini.

"Masalah yang kita hadapi pada tahun 2023 nanti itu bukan masalah pandemi, tetapi kita dihadapkan pada masalah baru," ujar Ajib dalam Market Review IDX Channel, Rabu (9/11/2022).

Ajib menjelaskan, krisis ekonomi global bakal menjadi ancaman baru untuk tahun depan.

Hal tersebut menurutnya sudah dirasakan oleh para pengusaha ketika produk orientasi ekspor mengalami penurunan permintaan di beberapa negara tujuan.

Baca Juga: BuddyKu Fest: Challenges in Journalist and Work Life Balance Workshop

Follow Berita Okezone di Google News

"Kalau kita lihat misalnya pabrik konveksi dan sepatu, mereka permintaanya sudah ada yang turun hingga 50%, artinya masalah yang kita hadapi ini justru malah masalah global bagaimana terjadi potensi resesi global," lanjutnya.

Selain itu Ajib menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia masih banyak tertolong oleh belanja pemerintah dalam kebijakan fiskal dan memberikan bantalan sosial kepada masyarakat melalui bansos.

"Memang agak tertolong sejak September hingga Desember 2022, pemerintah masih menopang daya beli masyarakat dengan program bansosonya, tetapi bagaimana kebijakan pemerintah itu tidak sustain," jelasnya.

Menurutnya pemerintah tidak bisa kembali mengalokasikan belanja APBN sebagai jaring pengaman sosial pada tahun 2023.

Karena Ajib menilai ruang fiskal APBN juga sangat terbatas, terlebih untuk belanja di awal tahun.

"Sehingga kita melihat daya beli masyarakat ini akan kembali mengalami tekanan yang luar biasa, dan dunia usaha harus melakukan penyesuaian untuk menghadapi itu," bebernya.

"Jadi pemerintah memang sudah memberikan insentif terbaik menghadapi pandemi kemarin, tetapi kita menghadapi problem yang berbeda di tahun 2023," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini