JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan kalau independensi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan tetap terjaga di dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).
Dikutip Antara, sinyal independensi dan kredibilitas institusi-institusi dalam sistem keuangan tersebut penting diberikan kepada masyarakat agar kepercayaan dan stabilitas sektor keuangan tetap terus terjaga serta makin kuat.
"Independensi mereka tetap bisa kita perkuat dan pertahankan karena ini adalah aset yang paling utama dan penting di dalam menjaga stabilitas sistem keuangan," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (10/11/2022).
 BACA JUGA:Ekonomi RI Tumbuh 5,72%, Sri Mulyani: Bukti Menguatnya Pemulihan Kita
Dia pun menyebut berbagai penguatan lembaga-lembaga tersebut dalam RUU PPSK tidak berarti bahwa independensi mereka tidak memiliki akuntabilitas, namun tetap menunjukkan kemampuan dari institusi untuk melaksanakan amanah dalam menjaga stabilitas, mengawasi, serta membuat regulasi secara kredibel dan efektif.
Di mana dalam RUU PPSK, penguatan peranan BI diwujudkan dengan penegasan bahwa BI memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan di dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Untuk mencapai hal tersebut, BI bertugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, kredibel, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.
Follow Berita Okezone di Google News
