PHK Massal Resahkan Pekerja, BLT Subsidi Gaji Bisa Jadi Solusi?
JAKARTA - Maraknya fenomena PHK massal menjadi isu yang kini meresahkan dunia kerja.
Bagaimana tidak, keputusan PHK massal ini telah terjadi di banyak sektor, baik itu tekstil, pakaian jadi, hingga startup atau perusahaan rintisan digital.
Hanya saja, dikhawatirkan fenomena ini akan merambat ke sektor properti, konstruksi, dan kendaraan bermotor, mengingat kondisi suku bunga yang terus naik.
Dalam menanggapi isu ini, ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira menyebutkan bahwa pemerintah sudah mulai harus menyiapkan paket kebijakan sesegera mungkin.
BACA JUGA:Sirclo Group PHK Karyawan, Badai Pemecatan Hantui Startup
Salah satu cara yang bisa diberikan pemerintah untuk mengurangi beban dunia usaha adalah dengan memberikan subsidi upah kepada para pekerja dan juga diskon tarif listrik.
"Pemerintah bisa membantu dari sisi subsidi upah khususnya bagi para pekerja di sektor padat karya, di mana pelaku usahanya mungkin tidak mampu membayar sesuai dengan upah minimum, sehingga selisih tersebut bisa ditutupi dengan subsidi upah," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (23/11/2022).
Bahkan, menurut Bhima, idealnya besaran subsidi upah bisa diatas Rp1 juta per pekerja.
Namun, dia mencatat bahwa pemerintah juga harus memperhatikan subsidi upah bagi pekerja di sektor informal yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan atau belum tercatat sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Selain itu, dia menilai bahwa pemerintah perlu memberikan diskon utilitas di sektor padat karya yang meliputi tarif listrik.
"Khususnya tarif listrik di beban puncak, harapannya bisa mendapatkan diskon 60% dari PLN," pungkas Bhima.
(Zuhirna Wulan Dilla)
