Realisasi PNBP Rp476,5 Triliun, Sudah Hampir Capai Target 2022
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah hampir mencapai target tahun 2022.
Pertumbuhan PNBP hingga Oktober 2022 sebesar 36,4% year-on-year(yoy), atau meningkat Rp127,2 triliun dari tahun sebelumnya.
"Penerimaan PNBP kita sudah mencapai Rp476,5 triliun, atau setara 98,9% dari APBN Perpres 98/2022," ujar Sri dalam konferensi pers APBN KITA edisi November 2022 di Jakarta, Kamis(24/11/2022).
Tercatat PNBP sumber daya alam (SDA) migas sebesar Rp117,2 triliun. Angka ini tumbuh 65,7% yoy dan telah mencapai 84,2% dari target APBN, utamanya disebabkan kenaikan Indonesia Crude Price (ICP).
BACA JUGA:Sri Mulyani Sebut Pemulihan Ekonomi RI Terkuat Dibanding Negara Lain, Ini Buktinya
"Rata-rata ICP dalam sepuluh bulan terakhir, atau periode Januari-Oktober 2022 adalah USD100,09 per barel, meningkat 49,77%," ungkap Sri.
Sementara itu, PNBP SDA non migas mencapai Rp86,1 triliun, tumbuh 112,9% yoy dan telah mencapai 98,5% dari target APBN 2022, utamanya didorong kenaikan harga minerba.
PNBP SDA minerba mencapai Rp79,1 triliun, tumbuh 129,7%. "Harga batu bara periode Januari-Oktober 2022 sebesar USD272,9 per ton atau naik 152%. harga nikel pun di periode Januari-Oktober 2022 naik 45,3%, menjadi sebesar USD25.836 per ton," ucap Sri.
"PNBP SDA non minerba tumbuh 16,1% menjadi Rp7,0 triliun, terdiri dari kehutanan Rp4,4 triliun atau tumbuh 6,3%, perikanan Rp1 triliun atau tumbuh 111,7%, dan panas bumi Rp1,6 triliun atau tumbuh 14,7%," tambah Sri.
Sri juga mencatat pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) tumbuh 35,3% atau 109,5% dari target APBN 2022. Pendapatan PNBP lainnya tumbuh 44,7% atau 143,9% dari target, ini terdiri dari penjualan hasil tambang (naik 160,3%), pendapatan DMO/minyak mentah (naik 539,8%), dan layanan pada Kementerian/Lembaga (K/L) yang tumbuh 4%.
"Pendapatan BLU terkontraksi 26,3% utamanya disebabkan dari berkurangnya pendapatan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit akibat pengenaan tarif USD0 dan dampak pelarangan ekspor CPO," pungkas Sri.
(Zuhirna Wulan Dilla)
