4.400 Desa Belum Dapat Listrik, PLN Minta PMN Rp10 Triliun
Meski begitu, dia optimis dengan pendanaan dari negara, berupa PMN, pihaknya bisa merealisasikan infrastruktur listrik agar dapat dinikmati masyarakat di daerah tersebut.
Kementerian Keuangan memang sudah menyetujui PMN tahun anggaran 2022 sebesar Rp5 triliun.
Dana segar inipun sudah diberikan secara 100% melalui dua tahap pencairan.
Adapun PMN 2022 dialokasikan untuk pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT).
Khususnya, membangun infrastruktur pembangkitan dengan sumber daya setempat berupa PLTA dan PLTP sebesar Rp0,22 triliun.
Lalu, fungsi transmisi dan gardu induk untuk menghubungkan kelistrikan di daerah 3T sebesar Rp2,56 triliun. Kemudian, fungsi distribusi dan listrik desa untuk mendukung menyambungkan pelanggan dan mendorong pengembangan daerah pariwisata super prioritas sebesar Rp2,22 triliun.
Sementara, PMN pada 2023 sebesar Rp10 triliun akan dialokasikan untuk pembangkitan EBT, khususnya infrastruktur PLTA, PLTS, PLTP, dan PLTM senilai Rp1,74 triliun.
Sedangkan, fungsi transmisi dan gardu induk untuk menghubungkan listrik di daerah terpencil sebesar Rp3,78 triliun. Lalu, fungsi distribusi dan listrik desa untuk menyambungkan pelanggan mencapai Rp4,48 triliun.
(Zuhirna Wulan Dilla)
