JAKARTA - Perusahaan swasta didesak agar lebih aktif untuk memerangi korupsi dalam dunia bisnis di Indonesia.
Seluruh sektor non-pemerintahan dipandang memiliki andil yang besar untuk membantu pemerintah dalam menekan perbuatan melanggar hukum tersebut.
Ketua Koalisi Anti-Korupsi Indonesia Advisory Committee, Erry Riyana Hadjapamekas mengatakan korupsi di sektor swassta dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan daya saing bisnis.
Biaya aktivitas usaha dinilai meningkat lebih dari 10% menyusul aktivitas tindak pidana tersebut.
 BACA JUGA:Jokowi Beri Peran Swasta untuk Bangun dan Kembangkan Industri Pertahanan RI
Merujuk data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2004-2018, mantan petinggi KPK itu mencatat ada 238 kasus korupsi di sektor swasta, yang merupakan angka korupsi tertinggi kedua setelah anggota parlemen.
“Banyak modus dalam sejumlah praktik korupsi di sektor swasta, antara lain pembayaran tambahan atau insentif lainnya untuk mempermudah dan melancarkan bisnis, yang tentunya sangat merugikan dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi dalam kegiatan bisnis,” kata Erry di Jakarta, dikutip Senin (28/11/2022).
Erry menilai swasta seharusnya dapat memperluas dan memperbanyak solusi agar menciptakan lingkungan bisnis yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Melalui ekosistem bisnis yang bebas korupsi, perekonomian Indonesia dinilai akan menarik lebih banyak investor dan memberikan potensi kerja sama bisnis jangka panjang.
Follow Berita Okezone di Google News
