JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan penghentian operasi Kereta Api Argo Parahyangan tergantung pada kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Saya rasa itu kembali yang namanya kebijakan soal kereta dan lain-lain itu kan ada di Menteri Perhubungan," ujar Erick saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Senin (5/12/2022).
Meski tidak secara gamblang menyebut adanya rencana penghentian Argo Parahyangan, Erick menyebut kereta eksekutif yang dikelola PT KAI (Persero) itu bisa dikonversi menjadi kereta kargo atau barang.
"Yang namanya kereta kan bisa juga jadi kereta barang. Karena Indonesia ini tak punya yang namanya kereta barang, untuk penumpangnya bisa juga dengan kereta cepat," tutur Erick.
Di lain sisi, Erick memastikan pihaknya bersama Kementerian Perhubungan mendorong adanya integrasi moda transportasi di Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Follow Berita Okezone di Google News
Menurutnya, selama ini masing-masing Kementerian mangambil kebijakan sendiri-sindiri sehingga program yang berjalan tidak bisa disinkronisasikan.
"Nah tentu yang ingin Menhub dorong bersama kami ialah sinkronisasi dari seluruh ekosistem di Jawa Barat. Karena gini, kita sering sekali kebiasaan memgambil kebijakan sendiri-sendiri gitu. Itu yang sering saya tekankan beberapa kali bahwa hasil sinkronisasi kami dengan Kementerian Perhubungan kan salah satunya itu Bandara Kertajati dijadikan Airport untuk kargo," kata dia.
Sebelumnya Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan rencana penghentian operasi Kereta Api Argo Parahyangan masih dalam pembahasan pemerintah.
Pembahasan itu terkait pertimbangan waktu tempuh hingga harga Argo Parahyangan dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan diresmikan pada Juni 2023.
"Sampai hari ini masih pembahasanya, jadi belum ini (penghentian) masih lama, 7 bulan, jadi belum ada untuk menyetop dan sebagainya gitu," ujar Arya.
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
