Usai Minyak Goreng, Ombudsman Soroti Data Beras
JAKARTA - Ombudsman sekarang ini sibuk menyoroti polemik data beras yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut karena Ombudsman menilai kinerja Bulog kurang efektif dalam membangun kebijakan seputar beras yang terintegrasi dari Sabang sampai Merauke.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, kebijakan pemerintah yang mencabut captive market dalam program penyaluran beras Perum Bulog dan lambannya pemerintah dalam merevisi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) mengakibatkan kinerja pengadaan beras Perum Bulog melorot, dan mempersulit pelaksanaan stabilisasi harga beras.
“Agar kejadian ini tidak berulang di akhir 2023, alangkah patutnya jika pemerintah kembali memikirkan untuk memastikan pengadaan beras program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bersumber dari pengadaan beras Perum Bulog,” ujar Yeka dikutip dari keterangan resminya, Jumat (9/12/2022).
Yang mana menurut Meka, adanya penetapan sumber BPNT dari pengadaan beras Perum Bulog akan memudahkan stabilisasi harga beras.
"Selain itu, penggunaan dana APBN juga akan semakin efisien," imbuhnya.
