Share

4 Fakta Kenaikan UMP 2023 Bikin Pengusaha Resah, Ancaman PHK Menghantui?

Clara Amelia, Okezone · Minggu 11 Desember 2022 04:17 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 10 320 2724379 4-fakta-kenaikan-ump-2023-bikin-pengusaha-resah-ancaman-phk-menghantui-NGsIk2XqmZ.JPG UMP 2023. (Foto: Freepik)

JAKARTA – Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 telah ditetapkan oleh sejumlah gubernur daerang masing-masing.

Di mana kenaikan UMP 2023 menyesuaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Aturan tersebut menuliskan kenaikan UMP 2023 maksimal 10%.

Adapun untuk UMP 2023 di DKI Jakarta naik 5,6% menjadi Rp4.901.798,00 atau Rp4,9 juta.

 BACA JUGA:97 Perusahaan Relokasi Pabrik ke Jawa Tengah, UMP Kecil Jadi Pertimbangan

Kenaikan UMP 2023 terendah sebesar 2,56% di Provinsi Papua Barat Rp3.282.000 dan tertinggi 9,15% di Sumatera Barat Rp2.742.476.

Namun, kenaikan UMP 2023 ini memicu penolakan dari berbagai pengusaha hingga adanya ancaman PHK massal.

Dirangkum Okezone, Minggu (11/12/2022), berikut fakta kenaikan UMP 2023:

1. Angka UMP 2023 Tidak Sesuai Ekspektasi Buruh

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai kenaikan UMP 2023 DKI Jakarta 5,6% masih kecil dan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan buruh dan rakyat kecil.

"Jika upah buruh DKI Rp4,9 juta dikurangi Rp3,7 juta hanya sisanya Rp1,2 juta. Apakah cukup membeli pakaian, air minum, iuran warga, dan berbagai kebutuhan yang lain? Jadi dengan kenaikan 5,6% buruh DKI tetap miskin," kata Said Iqbal.

2. UMP 2023 Ditakutkan Jadi Imbas Negatif Ekosistem Dunia Usaha

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menilai, kebijakan ini akan berimbas negatif terhadap ekosistem dunia usaha tahun depan.

"Yang kita takutkan apa, kalau misalnya kenaikan UMP itu adalah di luar kemampuan dunia usaha, imbasnya ke ekosistem dunia usaha tahun depan," ujar Sarman.

 

Follow Berita Okezone di Google News

3. Berdampak ke Ancaman PHK Massal

Dampak dari adanya kenaikan UMP 2023 bagi dunia usaha adalah pengusaha yang sebelumnya hendak merekrut karyawan di tahun depan, terpaksa mengerem rencana itu.

Imbasnya kesempatan kerja bagi pengangguran bisa berkurang bahkan ekstremnya hilang.

Kemudian, dampak selanjutnya bisa mendorong terjadinya PHK massal kembali di sejumlah industri.

Pasalnya perusahaan terpaksa melakukan penghematan di tengah kondisi ekonomi global yang diprediksi kelam pada 2023.

Bahkan, kemungkinan akan banyak perusahaan yang pindah pabrik. Hal itu karena pengusaha tidak mau ambil risiko jika bertahan di provinsi yang mengharuskan menggaji karyawan dengan UMP tinggi.

"Katakanlah di Jawa Barat saja jomplang itu antara Bekasi, Tangerang, Garut, misalnya itu jauh UMP-nya. Itu sesuatu yang kita khawatirkan dalam hal ini," ucapnya.

4. Solusi Hindari PHK

Agar kondisi buruk tidak terjadi bagi para pengusaha dan juga pencari kerja, Sarman berharap besaran UMP disesuaikan dengan kemampuan dunia usaha.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, terdapat beberapa langkah lain untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK.

"Seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya," ujarnya.

1
2
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini