JAKARTA – Pemerintah terus menyalurkan program bantuan sosial (bansos) melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bansos diberikan untuk membantu perekonomian masyarakat akibat dari dampak pandemi Covid-19 serta kenaikan harga secara global.
Penyaluran BLT ini dimulai sejak awal bulan Januari hingga akhir Desember 2022. Presiden Joko Widodo berharap dengan adanya bansos dari pemerintah ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat.
"Ya terus, masih ada stimulus. Kemudian, ada juga bantuan sosial yang akan kita teruskan," ujar Jokowi saat berbincang dalam acara Dialog Spesial Seputar Inews Siang yang ditayangkan di RCTI, Senin, 10 Januari 2022.
"Karena ini menyangkut suntikan agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat masih bisa terus kita ingkatkan dan kita perbaiki," imbuhnya.
Bansos yang dicairkan di tahun 2022 merupakan bansos yang sudah dijalankan pada 2021 dan bansos yang diperpanjang. Untuk daftar bansos yang dilanjutkan di antaranya:
- Subsidi Bunga KUR sebesar 3% pada periode Januari-Juni 2022.
- Perluasan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) dan percepatan penyalurannya. Hal ini karena program BT-PKLW untuk 1 juta PKL dan Warung dengan masing-masing Rp1,2 juta, berhasil disalurkan dalam waktu relatif singkat.
- Insentif fiskal berupa PPN DTP untuk perumahan pada 2021 dialokasikan sebesar Rp0,96 triliun dan realisasinya sebesar 100%. Dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo, sambung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartanto, diusulkan perpanjangan PPN DTP untuk Januari-Juni 2022, namun besarannya dikurangi sebesar 50% dari sebelumnya.
- Insentif fiskal PPnBM DTP untuk otomotif pada 2021, alokasi awalnya Rp3,46 triliun, dinaikkan menjadi Rp6,58 triliun dan realisasinya mencapai 100%. Untuk kelanjutannya, diusulkan sesuai surat Menperin kepada Menkeu, untuk mobil dengan harga di bawah Rp250 juta, PPnBM nya Rp0. Ini masih dalam tahap evaluasi.
Data penerima bantuan sosial (Bansos) bisa diakses melalui aplikasi berbasis web di http://cekbansos.kemensos.go.id.
Tercatat, anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 mencapai Rp455,62 triliun, sudah termasuk anggaran untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako kepada 18,8 juta KPM.
Fokus dari program PEN tahun 2022 meliputi bidang kesehatan dengan anggaran sebesar Rp122,5 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun dan penguatan pemulihan ekonomi Rp178,3 triliun. Anggaran bansos termasuk ke dalam klaster perlindungan sosial.
Adapun, penambahan empat program baru PEN tahun 2022 yang akan dibiayai melalui strategi front loading pada tahun 2022. Program tersebut sudah disetujui oleh Presiden Jokowi.
"Untuk Program PEN sendiri sudah disiapkan anggaran sebesar Rp451 triliun, dan itu terbagi menjadi 3 klaster utama, yakni kesehatan, perlindungan masyarakat, serta penguatan pemulihan ekonomi yang antara lain berisi insentif fiskal, dukungan UMKM dan korporasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers virtual, Jakarta, Minggu 16 Januari 2022.
Keempat program baru dalam PEN 2022 tersebut antara lain, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR), perluasan serta percepatan penyaluran program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW). Ada juga insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk perumahan dan insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) DTP untuk otomotif.
Kemudian, untuk bantuan sosial (bansos) yang lainnya seperti BLT Desa, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Bansos PKH, Dukungan Program Kehilangan Pekerjaan juga telah disalurkan di tahun 2022.
Bantuan sosial ini disalurkan melalui bank-bank pemerintah maupun kantor pos, sehingga tidak ada potongan apapun. Empat Bank BUMN atau Himbara dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Diketahui, per 31 Oktober 2022, realisasi anggaran perlinsos mencapai Rp333,8 triliun. Artinya masih menjadi jaring pengaman bagi ekonomi dan masyarakat.
“Perlinsos masih sebagai jaring pengaman bagi perekonomian dan masyarakat kita. Realisasinya mungkin tidak banyak yang berubah dari bulan sebelumnya,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, dikutip dari Antara, dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis, 24 November 2022.
Berikut, Okezone telah merangkum daftar bansos yang dicairkan di tahun 2022:
1. BLT Desa
Bantuan sosial yang dicairkan pemerintah di 2022 salah satunya BLT Desa yang diberikan sebesar Rp300 ribu per KPM selama tiga bulan kepada KPM BLT Desa. Untuk bansos ini pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp27,2 triliun.
BLT Desa tahun 2022 telah disalurkan kepada 159 KPM dan jumlah tersebut telah memenuhi target 40% Dana Desa untuk BLT Desa.
2. Kartu Prakerja
Kartu Prakerja merupakan bantuan berupa pelatihan keterampilan kerja untuk masyarakat Indonesia. Tahun 2022, Kartu Prakerja membuka kesempatan untuk 2,9 juta peserta. Anggaran yang digunakan untuk bantuan ini sebesar Rp11 triliun. Jika mengacu tahun 2021, insentif yang akan didapat Rp3,5 juta.
Adapun, saat ini program Kartu Prakerja sudah memasuki gelombang 48.
3. Kartu Sembako
Mulai 20 Februari 2022, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bantuan sembako. Bantuan sembako awalnya disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Jika sebelumnya bantuan diberikan dalam bentuk sembako, tahun ini bantuan Kartu Sembako dirupakan uang tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan yang akan dibayarkan tiap 3 bulan atau Rp600.000 selama kurun waktu satu tahun. Target penerima bansos kartu sembako yaitu 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah menggunakan anggaran sebesar Rp45,1 triliun untuk bantuan ini.
Serta dalam penyalurannya, Kemensos menggandeng PT Pos Indonesia. Penyaluran dilakukan dengan cara pengantaran langsung kepada keluarga penerima manfaat secara door to door. Adapun, pemerintah menambahkan bansos ekstra senilai Rp200.000 untuk pemegang kartu sembako jelang Ramadan 2022.
4. Bansos Program Keluarga Harapan (PKH)
Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) rencananya akan disalurkan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan menggunakan anggaran sebesar Rp28,7 triliun. Berkaca dari realisasi PKH 2021, bantuan akan disalurkan tiap 3 bulan dalam kurun waktu satu tahun.
Bansos PKH ini dibagi menjadi empat tahap, yakni pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Tahap pertama telah selesai pada Maret lalu. Sementara, pencairan tahap kedua akan dilakukan pada bulan April dan dijadwalkan berlangsung hingga Juni.
Setelah tahap dua selesai, pencairan tahap ketiga akan dimulai pada Juli sampai September, dan tahap keempat di bulan Oktober hingga Desember. PKH menyasar ibu hamil (Rp3 juta/tahun), anak usia dini (Rp3 juta/tahun), siswa SD (Rp900 ribu/tahun), siswa SMP (Rp1,5 juta/tahun), siswa SMA (Rp2 juta/tahun), lansia 70 tahun ke atas (Rp2,4 juta/tahun), dan kaum disabilitas (Rp2,4 juta/tahun).
Pencairan bansos PKH melalui Bank Himbara antara lain PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Adapun, cara mendapatkan bantuan tersebut yaitu dengan mendaftar sebagai peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ke aparat pemerintah daerah setempat seperti RT/RW atau Kantor Kelurahan/Desa.
Usai mendaftar di RT/RW atau ke Kantor Kelurahan/Desa, kemudian Anda akan mendapat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan. Kemudian, Anda tinggal membawa data pelengkap seperti KTP, NIK, Kartu Keluarga (KK), dan Kode Unik Keluarga dalam Data Terpadu.
Data yang telah dilengkapi, kemudian akan diproses oleh Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), kantor kelurahan, dan kantor Walikota/Kabupaten.
5. Dukungan Program Kehilangan Pekerjaan
Pandemi Covid-19 membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, Pemerintah berencana membuat program bansos untuk golongan masyarakat ini dengan anggaran sebesar Rp5,6 triliun.
6. Perpanjangan Tambahan Subsidi Bunga KUR
Subsidi bunga KUR selama enam bulan tersebut memerlukan anggaran senilai Rp5,64 triliun dan akan meningkatkan plafon KUR dari Rp285 triliun pada 2021 menjadi Rp378 triliun di 2022.
7. BLT PKL
Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung atau disingkat BTPKLW dianggarkan sebesar Rp3,31 triliun untuk diberikan kepada 2,76 juta orang. Sudah termasuk penambahan 1,76 juta penduduk miskin ekstrem (PME). Bantuan senilai Rp600.000 per orangnya, disalurkan secara sekaligus pada bulan April 2022.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara langsung membagikan BLT PKL di dua lokasi pasar di Jawa Tengah. Kedua pasar tersebut adalah Pasar Gemolong, Sragen, dan Pasar Umum Purwodadi, Grobogan.
Personel TNI dan Polri juga membantu penyaluran bantuan uang tunai kepada pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung (PW). Sementara, kriteria untuk PKL dan pemilik warung yang bisa mendapatkan adalah mereka yang tidak termasuk dalam daftar penerima/calon penerima BPUM.
Lokasi usahanya juga harus berada di Kabupaten/Kota yang menerapkan PPKM berdasarkan Inmendagri Nomor 27 dan 28 Tahun 2021. Serta, memenuhi persyaratan yang ditentukan yakni WNI, memiliki e-KTP dan bukan merupakan ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD.
8. BLT Subsidi Gaji
Bantuan subisidi upah atau BLT subsidi gaji sebesar Rp600.000 dicairkan kepada 14,6 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Untuk bansos ini pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun.
Diketahui, Bantuan Subsidi Upah atau BLT subsidi gaji mulai dicairkan sejak September 2022 dan saat ini penyalurannya sudah memasuki tahap 6. Pencairan BSU dilakukan melalui 2 mekanisme, yakni melalui rekening Bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Dari 14,6 juta pekerja, sebanyak 3,6 juta pekerja BSU disalurkan melalui Pos Indonesia. Adapun, realisasi pencairan BSU 2022 di kantor pos saat ini mencapai 2.413.742 pekerja atau setara 67,13%. Dengan demikian masih ada sisa 1.181.870 pekerja yang belum mendapatkan BSU Rp600.000 di kantor pos.
9. Bansos Tunai Pengendara Becak
Bantuan sosial (Bansos) tunai bagi para pengendara becak motor cair. Bansos tersebut diberikan langsung oleh Presiden saat berkunjung ke Pasar Petisah, Kota Medan, Sumatra Utara.
Total ada 17.229 orang penarik betor, pengemudi ojek online dan sopir angkot yang akan menerima BLT sebesar Rp600 ribu per orang.
10. BLT BBM
BLT BBM sudah dicairkan hingga Rp6,21 triliun dari pagu anggaran yang disiapkan Rp12,4 triliun. BLT BBM diberikan kepada masyarakat guna sebagai bantalan sosial untuk membantu masyarakat terdampak kenaikan BBM.
Saat ini, BLT BBM sudah dicairkan ke 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing menerima Rp150 ribu per bulan selama empat bulan (mulai dari September hingga Desember 2022) yang diberikan secara bertahap sebanyak dua kali Rp300 ribu.
Penyaluran bansos BLT BBM bersamaan dengan kerjasama antara Kementerian Sosial dengan PT Pos Indonesia. Sebagai tambahan, Sebanyak 6.430 pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha lainnya mendapatkan BLT BBM dampak penyesuaian harga BBM.
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mulai menyalurkan program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap 6.430 pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha lainnya untuk meringankan beban mereka dalam menjalankan usaha dari dampak penyesuaian harga BBM.
Anggaran BLT BBM ini sebesar Rp2,89 miliar bersumber dari APBD setempat itu diserahkan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi pembina para pelaku usaha, antara lain PKL dan awak angkutan.
11. BLT UMKM
BLT UMKM merupakan instruksi pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang ditujukan untuk membantu para pelaku UMKM dampak kenaikan harga BBM.
Pencairan BLT UMKM Rp600.000 ditargetkan untuk 12 juta pelaku usaha. BLT UMKM cair mulai Oktober hingga Desember 2022 dengan nominal sebesar Rp600.000. BLT UMKM ini berasal dari anggaran belanja wajib daerah untuk pelindungan sosial.
Penyaluran BLT UMKM ini sudah dimulai sejak Oktober 2022 lalu melalui Pemda dan akan terus dilakukan hingga akhir Desember 2022.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun anggaran 2022 menyatakan, dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib pelindungan sosial untuk priode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022.
12. BLT Yatim Piatu hingga Lansia
Kementerian Sosial (Kemensos) mendapatkan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan sebesar Rp493 milar.
Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk tiga jenis bantuan baru yang akan dicairkan pada November dan Desember 2022 yaitu BLT Anak Yatim, bantuan permakanan untuk lanjut usia (lansia) tunggal dan penyandang disabilitas.
Kemensos akan menyerahkan bantuan uang kepada 946.863 anak yatim piatu, di mana akan mendapatkan Rp200.000 per bulan.
Kemudian untuk lansia tunggal di atas 80 tahun sebanyak 334.011 jiwa, sama halnya dengan penyandang disabilitas juga turut diberikan bantuan makanan dengan total penerima sekitar 84.434 orang.
Para penyandang disabilitas sebanyak 84.434 KPM dapat bansos disabilitas permakanan Rp21 ribu per hari selama 31 hari atau setara dengan Rp651 ribu per bulan.
13. BLT Minyak Goreng
Pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp7 triliun untuk 23,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT Minyak Goreng dengan besaran Rp300.000, disalurkan secara sekaligus pada bulan April. Penyaluran ini dilakukan oleh PT Pos Indonesia.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)