JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan bahwa provinsi di Indonesia masih banyak yang belum mempunyai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, jumlah RDTR baru ada 247. Padahal targetnya paling tidak ada sekitar 2.000 RDTR di seluruh Indonesia.
Hal itu juga yang menjadi hambatan invetasi masuk ke Indonesia.
Baca Juga: RI Tawarkan 22 Proyek Prioritas Rp37,3 Triliun, Siapa yang Minat?
"Sehingga jika ada investor masuk, katakanlah menunjuk satu daerah RDTR-nya belum ada," ujar Hadi Tjahjanto dalam media gathering di Jakarta, Senin (19/12/2022).
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Gabriel Triwibawa menambahkan, ada beberapa provinsi di Indonesia yang mempunyai RDTR paling lengkap. Seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Bali.
Gabriel menjelaskan, percepatan penyusunan RDTR itu bergantung pada demand invetasi pada suatu daerah. Selain itu juga dipengaruhi oleh potensi pengembangan sektor pariwisata.
Baca Juga: Hati-Hati! Investasi Berkedok Robot Trading Rugikan hingga Rp117 Triliun
"Paling lengkap ada di DKI, sudah seluruhnya, Bali, kemudian Jawa Tengah, memang dorongan untuk investasi tinggi, itu menjadi komitmen," sambung Gabriel.
Sedangkan untuk yang paling sedikit mempunyai RDTR rerata wilayah yang berada di pulau Jawa. Sebab kurangnya demand akan Investasi dan potensi pariwisata yang kurang memadai.
"Yang paling tidak rata-rata luar Jawa, saya tidak bisa mengatakan satu satu, karena memang dorongan untuk Invetasi tidak terlalu tinggi, kecuali Kalimantan, karena memnag ada IKN," lanjutnya.