Belanja Negara Rp2.717 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Rakyat Semuanya
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut kinerja baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berlanjut hingga 14 Desember 2022.
"Belanja negara capai Rp2.717,6 triliun, atau sebesar 87,5% terhadap APBN berdasarkan Perpres 98 tahun 2022," ujar Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Desember 2022 secara virtual di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Dia kemudian merinci sejumlah bagian dari angka tersebut.
BACA JUGA:Sri Mulyani Pastikan Tak Ada Kontroversi soal Anggaran Rumah Presiden
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) adalah sebesar Rp954,4 triliun atau 100,9% terhadap APBN.
Ini dimanfaatkan untuk bidang kesehatan, bantuan pemerintah (BSU) dan bansos, pembayaran selisih harga biodiesel, beasiswa LPDP, pengadaan peralatan/mesin, jalan, irigasi, belanja pegawai seperti THR dan gaji ke-13, juga bantuan sosial seperti PKH, KIP, dan Kartu Sembako.
Sementara itu, belanja non K/L mencapai Rp1.013,5 triliun atau setara 74,7% terhadap APBN, utamanya didukung penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun (termasuk THR dan pensiun 13) serta jaminan kesehatan ASN.
"Angka Rp1.013,5 triliun ini mayoritas atau bahkan lebih dari separuhnya adalah untuk rakyat semuanya, sebagian besar langsung diterima oleh masyarakat baik dalam bentuk subsidi dan kompensasi BBM, listrik, dan berbagai subsidi lainnya, juga untuk para pensiunan," katanya.
Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp749,7 triliun atau 93,2% terhadap APBN, dimana sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran disebabkan kepatuhan pemerintah daerah (pemda) yang lebih baik.
"Ini hampir selesai, seluruhnya akan terealisasi pada akhir tahun," tambahnya.
Pembiayaan investasi mencapai Rp82,05 triliun terutama pembiayaan investasi sektor infrastruktur khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.
"Ini termasuk PMN-PMN penting, seperti untuk Garuda Indonesia sebesar Rp7,5 triliun. Melalui belanja negara dan pembiayaan investasi, APBN sebagai shock absorber melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas, dan mendorong pemulihan ekonomi," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
