5. Wapres Menyarankan Untuk Uji Coba Terlebih Dahulu
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta penerapan tarif KRL untuk masyarakat mampu diuji coba lebih dulu.
"Implementasinya seperti apa, mungkin perlu diuji coba dulu seperti apa hasilnya, bagaimana kekurangan-kekurangannya, sebab satu ide yang baik itu kadang-kadang juga perlu dicoba implementasinya dipaskan sehingga nanti ada hal-hal yang perlu diperbaiki," kata Wapres.
6. Tarif KRL Selama Ini Disubsidi Oleh Pemerintah
Selama ini tarif penumpang KRL masih disubsidi oleh pemerintah. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter mencatat pada 2021 realisasi subsidi tarif pengguna KRL dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) mencapai Rp2,14 triliun.
7. Tarif Untuk si Kaya dan si Miskin Dikritik PDIP
Ketua Bidang Industri-Infrastruktur DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nusyirwan Soejono mengkritisi rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membedakan tarif orang kaya dan orang miskin untuk menggunakan transportasi publik KRL (Kereta Rel Listrik).
"Tidak tepat tarif transportasi publik diberlakukan perbedaan antara yang mampu dan tidak mampu, meskipun dengan tarif subsidi sesuai sasaran," ujar Nusyirwan Soejono, Kamis (29/12/2022).
Nusyirwan Soejono mengungkapkan tarif transportasi publik seharusnya bisa terintegrasi. Kota Jakarta dan wilayah satelitnya disebutkan dia seharusnya menjadi contoh penerapan tarif terintegrasi untuk nasional (Indonesia).
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.