Komisi VI DPR Setuju PMN BUMN Rp67,8 Triliun, Sri Mulyani Gimana?
JAKARTA - Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI menyepakati Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 untuk sejumlah BUMN. Adapun total PMN tahun ini mencapai Rp67,82 triliun.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Komisi VI DPR RI pada Juni 2022 lalu. Suntikan tersebut berupa PMN tunai dan nontunai.
Baca Juga: Hutama Karya Sudah Terima PMN Rp83 Triliun Sejak 2015
"Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2023," ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal saat rapat kerja dikutip Kamis (12/1/2023).
Hanya saja, kesepakatan Kementerian BUMN dan Komisi VI tidak sepenuhnya mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan. Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hanya menyetujui PMN beberapa BUMN dan urung memberikan restu suntikan anggaran kepada perseroan negara lainnya.
Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dapat Guyuran PMN Rp3,2 Triliun
Misalnya, PT Reasuransi Indonesia Utama atau Indonesia Re sebelumnya mengajukan PMN Tahun Anggaran 2023 senilai Rp3 triliun untuk meningkatkan kapasitas modal perusahaan. Malangnya, permintaan tersebut tidak mendapat restu dari Kemenkeu.
Sebelumnya, Komisi VI menyetujui usulan PMN 2023 untuk 10 BUMN senilai Rp69,82 triliun. Perseroan terdiri dari PT PLN (Persero), ID FOOD, PT Len Industri (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney.
Lalu, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG), PT KAI (Persero), Indonesia Re, Perum Damri, dan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Nasional (LPPNPI) atau AirNav Indonesia.
Namun, hingga awal September 2022 lalu, Kementerian Keuangan baru menyetujui 4 BUMN yang bisa memperoleh suntikan negara pada 2023 dengan nilai sebesar Rp41,31 triliun.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengatakan ada 6 perseroan yang masih membutuhkan dana tambahan pada tahun ini melalui PMN. Totalnya mencapai Rp7,88 triliun untuk penyelesaian proyek strategis nasional dan dukungan keberlangsungan BUMN.
Erick mengaku terdapat gap antara usulan Penyertaan Modal Negara 2023 dengan alokasi pada nota keuangan sebesar Rp20,81 triliun
"Terdapat gap sebesar Rp 20,81 triliun dari usulan PMN 2023 dengan alokasi pada nota keuangan," ujar Erick.
(Feby Novalius)
