Qodari Pasang Badan soal Kompetensi Komisaris BUMN, Singgung Akal Sehat dan Niat Baik
JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menilai latar belakang yang beragam dari para komisaris BUMN justru dapat menghadirkan perspektif baru bagi perusahaan.
Menurut Qodari, komisaris yang berasal dari luar lingkungan perusahaan mampu menawarkan alternatif solusi dan gagasan yang melengkapi pengambilan keputusan di BUMN.
Pernyataan ini disampaikan Qodari menanggapi polemik pengangkatan sejumlah komisaris BUMN dari kalangan nonkorporasi seperti asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda yang diangkat menjadi Komisaris PT Krakatau Posco, hingga relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ginka Febriyanti Ginting yang menjadi Komisaris PT Pertamina Retail.
Qodari mengatakan, berdasarkan pengalamannya saat menjabat sebagai Komisaris Pertamina Hulu Energi (PHE), keberadaan komisaris memiliki fungsi penting, tidak hanya mengawasi perusahaan dan mengawal agenda pemerintah sebagai pemegang saham, tapi juga dapat melihat persoalan perusahaan dari sudut pandang yang lebih luas sehingga mampu memberikan masukan yang konstruktif.
"Kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi, karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar. Sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," ujar Qodari saat dijumpai di Jakarta Selatan, Sabtu (4/7/2026).
Lebih lanjut, Qodari menjelaskan bahwa komisaris pada dasarnya merupakan perwakilan pemegang saham. Dalam konteks BUMN, kata dia, pemegang saham adalah negara sehingga komisaris memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan sekaligus memberikan masukan strategis bagi perusahaan.
"Sekali lagi kalau pengalaman saya, di situ ada pengawasan, di situ juga ada ide dan gagasan. Jadi kalau kita kembalikan kepada posisi yang sebenarnya, sesungguhnya keberadaan komisaris itu sangat baik dan sangat bermanfaat untuk keberadaan suatu BUMN," tegasnya.
