Erick menuturkan, pengelolaan dapen BUMN rawan diselewengkan, sehingga perlu diawasi. Dia mengingatkan dapen BUMN tidak dapat lagi dikelola seperti dulu, yang cenderung tidak transparan, akuntabel dan sering bocor.
"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan ada dana yang dikorupsi. Sekarang saya bekerja sama dengan BPKP untuk menyusun blacklist, siapa saja direksi yang korup, akan masuk daftar ini," tutur Erick.
(Taufik Fajar)