PUPR Ungkap Ada Backlog Anggaran Rp21 Triliun untuk Jalan dan Jembatan RI, Kok Bisa?
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan bahwa saat ini terdapat backlog anggaran sebesar Rp21 triliun untuk preservasi jalan dan jembatan di Indonesia.
Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengungkapkan hal itu berdampak pada 3.500 Km jalan nasional yang tidak tertangani perawatannya pada tahun 2023.
Atau meleset dari target pemantapan jalan pada tahun 2023 sebesar 96%.
"Mohon pemahaman juga terutama khusus untuk pemantapan kondisi jalan, karena ada target kemantapan 2023 itu 96%, tapi ada backlog sebesar Rp21 triliun, jadi sangat sulit dicapai kemantapan 96%," ujar Hedy dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Selasa (24/1/2023).
BACA JUGA:Harga Rumah Subsidi Bakal Naik 8% Tahun Ini, PUPR Serahkan ke Kemenkeu
Hedy mengatakan hal dikarenakan adanya automatic adjustment pada TA 2023.
Sehingga anggaran untuk preservasi atau perawatan jalan nasional pada tahun 2023 hanya sebesar Rp22,9 triliun.
Maka menurut Hedy pada tahun 2023 ini kondisi kemantapan jalan dan Jembatan berada diangka 93,57% dari target Renstra (rencana strategis) tahun 2023 sebesar 96%.
"Dibutuhkan anggaran untuk preservasi sebesar Rp30 triliun, khusus preservasi, kalau kita mau mencapai kematapan mencapai 96%, jadi prediksi kita kemantapan di akhir 2023 adalah 93,57% artinya 3,500 km jalan kita yang tidak tertangani secara baik, di ruas jalan nasional," sambung Hedy.
Lebih lanjut Hedy menjelaskan, secara kumulatif backlog anggaran Ditjen Bina Marga sendiri pada tahun 2023 sebesar Rp77,05 triliun.
Sekedar informasi pada TA 2023, Ditjen Bina Marga mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp49,31 triliun, dialokasikan untuk pembangunan IKN Rp8,73 triliun dan sisanya anggaran regular sebsar Rp40,58 triliun.
(Zuhirna Wulan Dilla)
