RI Bakal Punya Perusahaan Energi Baru, Sri Mulyani: Soal Pajaknya Tak Ada Halangan
"Dibutuhkan suatu peraturan untuk melandasi itu supaya bisa berjalan secara kredibel dan baik. Itu yang tadi Presiden minta supaya kita menyusun," jelas Sri.
Kemudian, Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury menyampaikan bahwa pembentukan holding dan subholding PLN memang masih membutuhkan dukungan penuh dari sedikitnya 12 kementerian.
"Termasuk Kemenkeu khususnya, (Kementerian) ESDM. Kedua komitmen kita setelah melakukan pembentukan holding dan subholding ini untuk melakukan efisiensi pelayanan masyarakat dan transisi menuju energi baru terbarukan," kataahala.
Sebelumnya, Kementerian BUMN telah meluncurkan holding dan subholding PLN pada 21 September 2022 untuk mentransformasikan PLN menjadi perusahaan energi berbasis teknologi, inovasi, dan berorientasi pada masa depan.
Terdapat subholding di bawah holding PLN tersebut yakni PLN Energi Primer Indonesia, PLN Nusantara Power, PLN Indonesia Power, dan PLN ICON Plus.
(Zuhirna Wulan Dilla)
