JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia mendukung pembentukan anak perusahaan di PT PLN (Persero).
Dikutip Antara, dia menyebut kalau pembentukan ini sejalan dengan transisi energi.
"Jadi untuk pembentukan holding subholding menurut saya tidak ada halangan dari sisi perpajakan, bahkan kita akan mendukung," ujar Sri Mulyani kepada awak media selepas rapat internal yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (30/1/2023).
 BACA JUGA:Sri Mulyani Belajar Pengelolaan Siklus Ekonomi dari Kisah Nabi Yusuf
Dia menjelaskan bahwa pemerintah juga telah menyetujui sejumlah hal yang dibutuhkan dari sisi perpajakan dalam rangka pembentukan holding dan subholding PLN.
"Dari sisi treatment PPN, PPh, dan kemudian penggunaan nilai buku itu kita dukung dan sudah ada peraturan yang melandasinya," katanya.
Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi juga meminta jajarannya untuk berkoordinasi membangun sebuah platform untuk mendukung PLN melaksanakan mekanisme transisi energi.
Sri mengungkapkan kalau terdapat komitmen sedikitnya USD20 miliar untuk berbagai proyek transisi energi di Indonesia.
"Presiden meminta supaya para menteri berkoordinasi membangun sebuah platform yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden di G20. Ada komitmen USD20 miliar," bebernya.
Presiden juga meminta jajarannya untuk menyusun regulasi sebagai landasan kegiatan tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Follow Berita Okezone di Google News
