Harga Telur Meroket, Pedagang Pasar Minta Diberi Subsidi
JAKARTA - Pedagang pasar berharap kepada pemerintah untuk memberikan subsidi distribusi atau biaya angkut untuk telur ayam.
Ketua Umum IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesi) Abdullah Mansuri menyebut hal itu ditujukan agar pasar bisa dibanjiri lagi oleh telur ayam sehingga harganya di pasar tradisional bisa terkendali.
BACA JUGA:
Abdullah menilai harga pakan ayam yang tinggi saat ini menjadi salah satu penyebab harga telur ayam di pasar tradisional mengalami kenaikan.
Sehingga dengan adanya subsidi distribusi tersebut bisa menurunkan cost ditengah naiknya harga pokok produksi telur ayam yang naik karena harga pupuk.
BACA JUGA:
"Seharusnya, saran kami Pemerintah melakukan yang sudah kami lakukan satu tahun lalu (memberikan subsidi distribusi)," kata Abdullah dalam Market Review IDX Channel, Selasa (23/5/2023).
Menurutnya praktik pemberian distribusi tersebut cukup berdampak pada harga telur dipasar jika berkaca dari tahun lalu, yang mana harga telur juga sempat tembus Rp30 ribu/kg.
Adanya subsidi tersebut membuat pasar dibanjiri oleh telur ayam, sehingga harganya cenderung mengalami penyesuaian atau penurunan.
"Karena begitu itu didistribusikan dan ada Subdisi dari pemerintah, bukan subsidi pakannya ya, kalau Subdisi distribusi itu untuk mencegah harganya tidak terlalu tinggi difase saat ini, pemerintah kami harapkan memberikan subsidi distribusi, biaya angkut ditanggung pemerintah, agar petani dan pedagang tidak terbebani biaya angkut yang tinggi, sehingga barang relatif membanjiri pasar," sambungnya
Jika melihat kasus yang sama pada tahun lalu, kebijakan tersebut menurut Abdullah berhasil memasok 50 ton telur ayam per hari ke pasar tradisional.
Hal tersebut juga berhasil menekan garga telur ayam di pasar pada tahun lalu.
Namun demikian, Abdullah mengaku hingga saat ini belum ada komunikasi dengan Badan Pangan Nasional (NFA) untuk kembali mengambil kebijakan tersebut untuk mengendalikan harga telur yang saat ini mengalami kenaikan.
"Tetapi tahun ini berbeda, mungkin juga karena badan pangan nasional sudah lebih sibuk fasilitasi bansos mungkin, sehingga memperhatikan kondisi pasar kurang dan harga tidak terkendali," pungkas Abdullah.
(Zuhirna Wulan Dilla)
