Realisasikan Anggaran 2022, Menteri ATR Tangani Sengketa hingga Mafia Tanah
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN), Hadi Tjahjanto menyampaikan realisasi anggaran pada tahun 2022 lalu mencapai 93,61%.
Capaian tersebut meningkat 2,85% dari serapan tahun 2021 90,76%.
BACA JUGA:
Menteri Hadi menjelaskan, pada tahun 2022 lalu sejumlah program realisasinya berhasil mencapai bahkan melebihi target.
Adapun program yang berhasil adalah Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota yang sudah terealisasi 100%, serta penyusunan Peta Dasar Pertanahan terealisasi 100%.
BACA JUGA:
Kemudian ada program Peta Zona Nilai Tanah sudah 100,11%, Tindak Lanjut Penertiban Tanah Telantar 109,29%, Data Pengendalian Hak Guna Usaha (HGU) Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan, dan Pelepasan Sebagian 120,18%, Penanganan Sengketa, Perkara, Konflik, dan Kejahatan Pertanahan 104,30%.
"Saya ingin mengapresiasi, berterima kasih, dan selamat kepada kita semua telah bekerja sama menganggarkan anggaran tahun 2022 yang saya kira anggaran Kementerian ATR/BPN di tahun 2022 itu sangat banyak efeknya kepada rakyat Indonesia," ujar Hadi Tjahjanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/5/2023).
Sementara itu, di tahun 2023 usai mengalami penyesuaian (automatic adjustment), Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar Rp7.626.192.519.000. Capaian kinerja anggaran sampai dengan Bulan Mei tahun 2023 sebesar Rp2.098.142.517.074 atau terealisasi 27,51%.
"Capaian itu lebih besar jika dibandingkan dengan capaian anggaran Bulan Mei tahun 2022, yaitu sebesar 23,48%," jelas Hadi Tjahjanto.
Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga membahas terkait rencana kerja di tahun 2024 mendatang.
Dia mengatakan, program kerja yang nantinya dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN akan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah 2024 dan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024.
(Zuhirna Wulan Dilla)
