JAKARTA - Terungkap penyebab pemerintah belum juga mencairkan insentif untuk kendaraan listrik. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin membeberkan sebenarnya insentif bus listrik sudah disiapkan.
"Sebenarnya kita punya Insentif untuk bus dan bus itu bahkan longgar, kita bilang yang kita kasih insentif harus ada TKDN 40%, untuk bus (TKDN) 20%," ujarnya saat media briefing di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023) malam.
Oleh karenanya ia pun menepis anggapan bahwa kebijakan kendaraan listrik hanya untuk orang mampu saja. Sebab menurutnya, kebijakan ini dilakukan untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat ke depannya.
"Ini adalah support untuk positive externality, kadang-kadang externality tindakan kita membuat dampak kepada orang lain kalau negatif bisa dihukum. Misalnya rokok, orang suka merokok berasap ada cukainya, alkohol bikin mabok dan orang berantem ada cukainya," tuturnya.
Rachmat menambahkan, bagi pengguna listrik juga akan menimbulkan positive externality sehingga tidak akan lagi menggunakan BBM yag notabene nya impor.
"Jadi ini adalah support. Intinya pemerintah ingin membantu pasar industri kendaraan listrik di Indonesia, jadi yang diutamakan saat ini insentif yang mau ingin membeli kendaraan listrik. Kita ingin membantu pasar, membangun demandnya, yang diutamakan ya yang beli," sambungnya.