99 PLTU Batu Bara Ikut Perdagangan Karbon, Sri Mulyani: Ini Trading Tertutup
JAKARTA - Indonesia dalam tahap transformasi ekonomi ke ekonomi hijau. Sebagai suatu perubahan, pastinya transformasi ekonomi menimbulkan shock.
Maka dari itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyiapkan strategi bagaimana memperkenalkan dan menjalankan perubahan itu dengan konsekuensi, terutama dari sisi sosial, ekonomi, dan finansial yang seminimal mungkin.
"Oleh karena itu, cara untuk menerapkan secara bertahap adalah pilihan. Untuk ini, emission trading system (ETS) diterapkan secara bertahap dengan tahap pertama berfokus pada sektor energi," ujar Sri dalam Green Economy Forum 2023 secara virtual di Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 16 tahun 2022 sudah dikeluarkan untuk menetapkan hal itu. Pada 2023, ada 99 PLTU berbasis batu bara yang berpotensi untuk mengikuti ETS, di mana total kapasitas dari PLTU tersebut adalah 33.565 MegaWatt.
"Ini artinya 86% lebih dari total PLTU batu bara Indonesia yang akan mengikuti ETS," ungkap Sri.
Menurutnya, ini sebuah kemajuan karena para PLTU ini memahami bahwa mereka menghasilkan energi yang dibutuhkan ekonomi dan masyarakat, namun mereka juga menghasilkan CO2 yang memperburuk kondisi perubahan iklim dunia.
Oleh karena itu, secara bertahap untuk mampu memasukkan faktor CO2 ini adalah dengan mandatory carbon trading melalui ETS yang sudah ditetapkan pemerintah.
"Perdagangan karbon tersebut dilaksanakan secara langsung antar PLTU, di mana mereka sudah ditetapkan seberapa besar mandatory CO2 yang diperbolehkan," tambah Sri.
PLTU-PLTU ini melakukan transaksi dengan membuat atau berpartisipasi dalam aplikasi penghitungan dan pelaporan emisi ketenagalistrikan, belum melalui bursa karbon yang akan diluncurkan di pasar modal Indonesia.
"Ini adalah trading yang sifatnya tertutup antar para pelaku PLTU," pungkas Sri.
(Feby Novalius)
