5 Fakta Aturan PNS Poligami hingga Syaratnya
JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengakui bahwa izin poligami Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah ada aturan sahnya.
Namun ternyata tak semua PNS pria bisa poligami begitu saja.
BACA JUGA:
Dikutip dari keterangan di situs resmi bkn.go.id, ketentuan mengenai dibolehkannya PNS pria yang beristri lebih dari seorang maupun PNS Wanita yang dilarang menjadi istri kedua/ketiga/keempat sudah diterbitkan sejak 40 tahun yang lalu.
Adapun aturan ini bukan kebijakan yang dikeluarkan oleh BKN, namun sudah lama diatur di dalam regulasi mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian PNS (PP 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP 45 Tahun 1990).
BACA JUGA:
Berikut fakta yang dirangkum Okezone, Sabtu (10/6/2023) tentang aturan PNS Poligami.
1. Aturan Sudah Terbit 40 Tahun Lalu
Aturan PNS pria poligami sudah diterbitkan sejak 40 tahun lalu.
Adapun kebijakan iyu tidak diatur oleh BKN, namun sudah lama diatur di dalam regulasi mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian PNS (PP 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP 45 Tahun 1990).
Di mana aturan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
2. PNS Pria Kriteria Ini Tak Boleh Poligami
Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, pejabat pemerintah tidak memberikan izin bagi PNS pria yang mengajukan izin untuk beristri lebih dari seorang apabila:
1. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
2. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3)
3. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
5. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
Sehingga jika PNS pria ingin poligami maka dipastikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
