Bye BBM! Indonesia-Jepang Bahas Kerja Sama Kendaraan Listrik
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Jepang Hayashi Yoshimasa. Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama ekonomi bilateral dan berbagai isu kawasan.
Diketahui, kegiatan ini dilakukan di sela Pertemuan Menlu ASEAN (AMM) ke-56 dan Post- Ministerial Conference (PMC).
BACA JUGA:
Kedua Menlu menyambut baik kuatnya hubungan dua negara secara bilateral dan hubungan ASEAN-Jepang.
Tahun ini merupakan tahun penting bagi Indonesia, ASEAN dan Jepang. Indonesia-Jepang peringati 65 tahun hubungan diplomatik, dan 50 tahun hubungan ASEAN–Jepang.
"Ada dua bidang kerja sama penting untuk menjadikan kawasan kita sebagai pusat pertumbuhan. Pertama, mengembangkan ekosistem Electric Vehicles (EVs) di ASEAN," ujar Menlu Retno dalam ASEAN Post Ministerial Conference, di Jakarta, Kamis (13/7/2023).
BACA JUGA:
Baik ASEAN dan Jepang akan mendapat manfaat dari kerjasama ini.
Menurut Retno, hal tersebut karena Jepang sedang beralih ke 100% penjualan EV pada tahun 2035 dan mencoba untuk unggul dalam perlombaan EV.
"ASEAN memiliki posisi yang baik untuk bermitra dengan Jepang dalam mengembangkan ekosistem untuk baterai EV," kata Retno.
Selain itu, Jepang memiliki kapasitas untuk mendukung tujuan ini, termasuk melalui Dana Inovasi Hijau.
"Ekosistem kendaraan listrik tidak hanya akan membawa kemakmuran ke wilayah tersebut, tetapi juga membawa kita selangkah lebih dekat ke masyarakat bebas karbon," kata dia.
Mengenai penguatan kerja sama ekonomi, kedua Menlu sepakat untuk mendorong percepatan negosiasi amandemen Protokol IJEPA sebagaimana telah dibahas dua pemimpin. Diharapkan negosiasi dapat diselesaikan pada saat KTT ke-43 ASEAN.
Mengenai situasi Laut China Selatan (LCS), Menlu Retno menyampaikan konsistensi posisi Indonesia yang selalu menjunjung hukum internasional, dalam hal ini UNCLOS 1982.
Mengenai isu Myanmar. Menlu Retno sampaikan bahwa sebagai Ketua, Indonesia telah melakukan engagement yang sangat intensif dan ekstensif dengan semua pihak di Myanmar selama 7 bulan keketuaannya.
Terkait hal ini, Menlu Jepang menyampaikan apresiasi dan dukungan atas pendekatan Indonesia dalam menangani isu Myanmar. Jepang mendukung implementasi 5PC.
"Saya yakin Jepang memiliki keinginan yang sama dengan ASEAN untuk melihat kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan makmur. Kami ingin arsitektur regional kami inklusif, di mana semua negara dapat merasa aman dan terlindungi," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
