JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan kajian terkait wacana work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Usulan WFH ini sebagai salah satu upaya mengurangi dampak polusi udara khususnya di wilayah Jakarta.
"Jadi gini, soal WFH ASN ini sedang kita kaji dengan komprehensif karena kemarin ketika proses WFH ada yang memang bagus, ada juga yang WFH itu dianggap istirahat di rumah," ujar Azwar di Istana Wapres, Senin (14/8/2023).
Lebih lanjut, Azwar mengatakan saat ini sedang mempersiapkan sistem agar jika dilakukan WFH kinerja ASN tetap tinggi.
"Nah sistem dan desainnya sedang kita sempurnakan. Nah nanti ada kriteria, mana yg memang bisa di-WFH mana yg tidak, itu sesuai dengan beberapa, teman-teman sedang mengusulkan, oh kalau kinerjanya sampai di sini dia bisa WFH karena memang kinerjanya tinggi maka dari manapun dia bisa bekerja. Kalau kinerjanya tidak tinggi nanti diberi WFH di rumah bukan WFH, jangan-jangan istirahat. Nah ini semua lagi dikaji," ungkap Azwar.
Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan saat ini sedang mengkaji agar dilakukan WFH bagi ASN di DKI Jakarta baik, di Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Kementerian.
"Nah soal DKI, tentu DKI punya pertimbangan dan punya pertimbangan khusus ya terkait soal WFH, tetapi Kemenpan RB sedang menyiapkan secara komprehensif. dan ini sebenernya di beberapa kementerian lembaga sudah mulai ada yg memberlakukan, tetapi timingnya kan ada yang tertentu, ada juga sebagian, ada juga yang komprehensif," papar Azwar.
Azwar pun mengatakan WFH dilakukan tergantung dari urgensinya, dampak pelayanan, juga ke sistem. Sehingga tidak menggangu pelayanan kepada masyarakat.
"Tergantung pertama adalah urgensitasnya, yg kedua dampak terhadap pelayanan, yg ketiga sistemnya, jgn sampai WFH itu dipake tidak untuk bekerja dari rumah, tapi ditanya 'lagi WFH lagi di mana?' 'di pasar' , padahal WFH mestinya kan bekerja," tandasnya.
(Dani Jumadil Akhir)