Komitmen Nol Emisi Karbon, PLN Kembangkan Pembangkit EBT

Warsono mengatakan multiplatform pendanaan transisi energi memberikan fleksibilitas untuk mendapatkan pendanaan yang kompetitif, antara lain dengan blended finance.

"Berbagai macam funding yang memungkinkan perlu kita bangun untuk menggapai akselerasi transisi energi," katanya.

Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya mengatakan bahwa Pemerintah telah menyusun roadmap untuk mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat, melalui strategi antara lain di sisi suplai dengan pengembangan EBT termasuk hidrogen dan nuklir, dan early retirement PLTU, CCU/CCUS.

Untuk mempercepat pengembangan EBT, pemerintah telah menerbitkan Perpres 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan juga Perpres Nomor 11 Tahun 2023 tentang urusan pemerintahan konkuren di bidang ESDM pada subbidang EBT untuk mendorong partisipasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan energi terbarukan di wilayahnya.

Selanjutnya, kata Chrisnawan, tengah dilakukan penyelesaian mengenai RUU energi baru dan energi terbarukan sebagai regulasi yang komprehensif untuk menciptakan iklim pengembangan EBT yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Transisi energi menuju energi bersih tentu saja tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah atau Kementerian ESDM sendiri, diperlukan peranan dari multistakeholder, baik instansi pemerintah, swasta, BUMN, akademisi, organisasi, serta masyarakat atau dikenal dengan pentahelic untuk tercapinya sukses NZE pada 2060 atau lebih cepat," kata Chrisnawan.

Tenaga Ahli Kepala SKK Migas, menyampaikan bahwa dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, keekonomian menjadi penting.

"Kita peduli pada masyarakat yang masih butuh energi cukup besar. Kalau bicara bahan bakar fosil, ke depannya masih dibutuhkan. Kami mencoba mitigasi emisi dengan agenda global yaitu dengan menggunakan CCS dan CCUS. Mari kita buat penduduk sejahtera," kata Luky.

(Dani Jumadil Akhir)